SEOUL, MADU TV – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menegaskan bahwa demokrasi dan teknologi harus dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan. Hal ini disampaikan pada pertemuan tingkat menteri pada KTT Demokrasi ke-3 di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 18 Maret.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI Retno Marsudi menawarkan 3 langkah untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat memperkuat demokrasi, bukan menjadi ancaman bagi demokrasi.
“Dalam hal ini, AI harus dapat memperkuat demokrasi, bukan menjadi ancaman bagi demokrasi,” kata Menlu RI Retno Marsudi. Dia menjabarkan tiga langkah penting:
Pertama, mempromosikan tata kelola digital global yang demokratis. “Jalur menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif,” ucapnya. Teknologi digital seperti AI harus bisa dinavigasi oleh dan untuk kepentingan banyak orang. Indonesia sendiri telah memperkenalkan regulasi tentang etika AI, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka ASEAN.
Kedua, mengurangi kesenjangan digital di tingkat global. Teknologi seperti AI harus diperlakukan sebagai aset publik yang bersifat global, sehingga negara-negara dapat memperoleh akses digital yang mudah, adil, dan berkeadilan. Kepentingan negara berkembang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan digital global. Terkait hal ini, Retno menyampaikan bahwa Indonesia berperan aktif dalam negosiasi Global Digital Compact serta upaya-upaya lainnya.
Ketiga, memastikan mitigasi risiko bersama. “AI dapat menjadi pedang bermata dua,” ujar Menlu RI. Di satu sisi, AI dapat menjadi alat demokrasi dan di sisi lain digunakan sebagai alat manipulasi dan disinformasi. Oleh karena itu, literasi digital dan inovasi sangat penting untuk melawan maraknya berita palsu dan penyalahgunaan AI, serta untuk menanggapi serangan siber.
