spot_img
Trending
Senin, Juli 13, 2026
Beranda BERITA UTAMA Kembalikan NU ke Khittah: Mengapa Pembatasan Pejabat Negara Pimpin PBNU Justru Merugikan...

Kembalikan NU ke Khittah: Mengapa Pembatasan Pejabat Negara Pimpin PBNU Justru Merugikan Organisasi

293

MADUTV, JOMBANG — Pernyataan Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa yang meminta agar kader NU yang sedang menjabat sebagai menteri atau birokrat tidak perlu “dipaksa” memimpin PBNU dinilai sebagai pandangan yang terlalu restriktif. Pandangan ini justru berpotensi menjauhkan NU dari kader-kader terbaiknya yang memiliki kapasitas kepemimpinan skala nasional dan jaringan strategis.

Dukungan publik kini justru mengalir deras kepada Menteri Haji dan Umrah RI, KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar 2026 mendatang. Aspirasi dari akar rumput, termasuk dorongan dari Ikatan Alumni Darul Ulum Jombang, menegaskan bahwa jabatan menteri seharusnya dilihat sebagai bukti nyata dari kapasitas manajerial yang unggul, bukan sebagai batu sandungan.

*Tiga Alasan Utama Gus Irfan Yusuf Layak Menakhodai PBNU*

Para pendukung dan pengamat menilai ada tiga faktor krusial mengapa figur seperti Gus Irfan sangat dibutuhkan oleh NU saat ini:

*Legitimasi Dzuriyah Pendiri NU:*
Sebagai cucu kandung dari Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan putra dari KH Yusuf Hasyim (Tebuireng), Gus Irfan membawa modal spiritual dan moral yang murni. Kehadiran dzuriyah di puncak kepemimpinan dinilai krusial untuk menjaga muruah, tradisi, dan kemurnian pemikiran Khonun Asasi NU di tengah arus modernisasi.

*Bersih dari Konflik Internal:*
Salah satu keunggulan utama Gus Irfan adalah posisinya yang netral. Seperti yang diungkapkan oleh Pengasuh PP Darul Ulum Rejoso, KH Zainul Ibad As’ad (Gus Ulib), Gus Irfan tidak terlibat dalam faksionalisme atau ketegangan kepengurusan PBNU masa lalu. Hal ini menjadikannya sosok pemersatu (reconciliator) yang diterima oleh semua faksi di tubuh NU.

*Kombinasi Rekam Jejak Pesantren dan Birokrasi:* Pengalaman Gus Irfan sangat komprehensif, mulai dari Sekretaris Umum PP Tebuireng, Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU), hingga sukses memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Kemampuan mengelola ekosistem besar—seperti reformasi tata kelola haji yang transparan—adalah modal konkret untuk mewujudkan kemandirian ekonomi NU yang selama ini dicitakan.

Menjawab Kekhawatiran Kiai Zulfa

Kekhawatiran bahwa pejabat negara akan membawa NU ke ranah politik praktis justru terbantahkan oleh komitmen Gus Irfan sendiri. Gus Irfan secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap dinamika menjelang Muktamar 2026 yang diwarnai perebutan kekuasaan, dan mendesak agar organisasi kembali pada nilai-nilai luhur ulama terdahulu.

Menghalangi kader terbaik hanya karena ia sedang mengabdi di pemerintahan adalah langkah mundur. NU tidak sedang kekurangan kader, namun NU membutuhkan figur dengan kombinasi spiritualitas dzuriyah, integritas yang bersih dari konflik, dan kemampuan manajerial level negara untuk membawa organisasi ini melompat lebih jauh di abad keduanya. (Aji)