MADUTV, KEDIRI – Temukan dan Cegah Praktek “Lancung” PPDB 2023-2024 ditingkat Pendidikan SMA-SMK di Kediri, Tahun 2026 Perkumpulan Sahabat Boro Jarakan-SaRoJa kembali temukan indikasi seperti Tahun 2023-2024 sehingga harus dilakukan pencegahan sedini mungkin untuk mewujudkan Pendidikan yang Bermoral dengan menghasilkan Lulusan yang berintegritas.
Menurut SaRoJa Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang kini disebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Kediri Raya tahun ini dinilai tampak tenang tenang saja di permukaan. Namun, di balik ketenangan itu, riak-riak dugaan kecurangan rupanya sempat terendus dan memicu tindakan tegas dari elemen masyarakat.
Dewan Pengawas SaRoJa (Sahabat Boro Jarakan ) yang juga disebut masyarakat sebagai perkumpulan pergerakan Sarana Aspirasi Rakyat Jogo Kediri, Supriyo, membongkar adanya indikasi “permainan halus” dari oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan proses sakral ini demi keuntungan pribadi. Tidak tanggung-tanggung, taktik pengawasan bak intelijen pun dikerahkan demi menjaga integritas dunia pendidikan.
Langkah ini tak biasa diambil oleh SaRoJa pasca-melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruang panitia SPMB beberapa pekan lalu. Supriyo yang juga mantan Aktivis 1998 ini menginstruksikan anggotanya untuk bergerak di bawah radar (kordinasi) menyamar secara bergilir demi memantau pergerakan di lapangan.
”Saya perintahkan seluruh anggota Saroja untuk bergilir, dua orang-dua orang. Mereka berlagak seperti intel, menyamar jadi calon wali murid atau peserta didik baru,” ujar Supriyo dalam keterangannya, Senin (22/6/2026)
Operasi ‘senyap’ ini menyasar tiga sekolah favorit di Kota Kediri—yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMK Negeri 1—serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat.
Hasilnya mengejutkan. Supriyo mengaku telah mengantongi bukti foto sejumlah oknum yang diduga mencoba mengintervensi sistem. Ia menyebut mereka sebagai ‘pendekar-pendekar Kediri’ yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari oknum legislatif, oknum dinas,oknum LSM, oknum ormas, oknum media, hingga oknum aparat penegak hukum.
Lebih jauh, Supriyo yang menginginkan Dunia Pendidikan dan Kesehatan pro rakyat ini mengungkap adanya dugaan praktik lancung bermodus ‘suap kolegial’ yang melibatkan oknum di salah satu SMP Negeri di Kota Kediri.
Oknum-oknum tersebut ditengarai menawarkan jasa ‘pelancar’ dengan jaminan kursi di SMA favorit seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 7, dan SMAN 8, dengan meminta uang muka (DP) berkisar Rp5 juta.
”Ini seperti praktik yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kemarin sudah saya tegur salah satu tokoh di sana, saya minta kembalikan uang-uang itu. Jangan bermain tahun ini,” tegasnya.
Selain masalah suap, modus manipulasi nilai juga menjadi sorotan tajam. Karena sistem seleksi menggunakan pembobotan nilai rapor dua tahun terakhir, muncul dugaan manipulasi berupa recycle rapor atau mencetak rapor baru menggunakan kertas lama agar siswa yang tidak layak bisa lolos administrasi.
Antisipasi ketat tidak hanya dilakukan di wilayah Kota. SaRoJa juga telah menempatkan personel untuk mengaudit ketersediaan bangku di delapan SMA Negeri Kota Kediri serta dua sekolah favorit di Kabupaten Kediri, yakni SMAN 1 Pare dan SMAN 2 Pare, hingga akhir Juli mendatang.
“Mau Rekomendasi Siapapun Coret,”tegasnya
Kendati menemukan sejumlah celah, Supriyo mengapresiasi respons cepat dari jajaran Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Kediri, khususnya Kepala Cabang Dinas, Adi Prayitno. Menurutnya, sistem SPMB tahun ini justru menunjukkan perbaikan yang signifikan karena komitmen internal dinas untuk menjatuhkan sanksi berat bagi pelanggar.
Supriyo pun memberikan pesan terbuka dan jaminan keamanan kepada para panitia dan kepala sekolah agar tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak luar yang membawa surat rekomendasi ‘sakti’.
”Pesan saya kepada Pak Adi dan kawan-kawan penyelenggara pendidikan SMA, tidak usah takut. Putuskan sesuai aturan. Di belakang panjenengan semua ada kami,” kata Supriyo memberikan catatan
Ia bahkan menegaskan siap pasang badan secara terbuka jika ada tekanan dari pejabat daerah maupun petinggi aparat.
“Mau rekomendasi Dandim, Kapolres, kalau perlu rekomendasi Wali Kota atau Bupati, saya yang akan lawan. Coret kalau memang tidak layak!” imbuhnya.
Bagi SaRoJa, perjuangan mengawal SPMB bukan sekadar urusan administrasi masuk sekolah, melainkan investasi moral bangsa. Pendidikan adalah hulu dari karakter para calon pemimpin masa depan.
”Hari ini mereka baru masuk SMA, tapi lima atau sepuluh tahun lagi mereka adalah pemimpin kita. Kalau masuk sekolah saja sudah lewat cara curang dan menyuap, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi koruptor di masa depan,” pungkas Supriyo.
Gerakan pengawasan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Kediri Raya kini semakin melek dan menolak keras mentalitas koruptif berseragam. Langkah kolaboratif antara elemen masyarakat dan cabang dinas pendidikan diharapkan mampu melahirkan sistem yang adil, transparan, dan bersih demi masa depan anak bangsa.
Dikonfirmasi terkait indikasi dan temuan Saroja atas kondisi SPMB 2026-2027 Adi Prayitno Selaku Kacabdin Propinsi Jatim di Kediri melalui Telepon dan Pesan WhatsAppnya belum ada respon, begitu juga Sidik selaku Ketua SPMB Cabdin Propinsi Jatim di Kediri. (Ef)
