MADUTV, MADIUN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di SMKN 1 dan SMAN 4 Kota Madiun, Jumat (5/6/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pengambilan PIN dan verifikasi data calon murid berjalan lancar, tertib, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Khofifah melihat langsung alur pelayanan mulai dari proses verifikasi data, kesiapan panitia, jumlah operator yang bertugas, hingga sarana dan prasarana pendukung yang digunakan untuk melayani calon murid dan orang tua.
Khofifah berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan tanpa penumpukan peserta maupun antrean panjang. Menurutnya, sistem yang telah terintegrasi secara online memungkinkan calon murid mengetahui jadwal verifikasi sesuai hari dan jam yang telah ditentukan.
“Kami berharap tidak ada penumpukan siswa dan tidak ada antrean panjang karena pada dasarnya sudah terverifikasi secara online. Calon murid juga bisa melihat pengumuman hari dan jam pelaksanaan verifikasi,” ujar Khofifah.
Gubernur juga menilai kualitas pelayanan SPMB di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut merupakan hasil evaluasi dan upaya berkelanjutan yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain memantau kelancaran pelayanan, Khofifah menekankan pentingnya proses verifikasi data yang dilakukan secara teliti dan cermat. Verifikasi yang akurat dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pendaftaran pada tahapan berikutnya.
“Verifikasi data harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan lancar,” tambahnya.
Melalui pemantauan langsung di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. (Rie)
