PROBOLINGGO, MADUTV – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2024, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo menggelar dialog publik yang berfokus pada peluncuran enam Peraturan Desa (Perdes) Desa Inklusi serta percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Senin (16/12/2024).
Acara dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, dengan didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dialog ini dihadiri oleh lebih dari 130 peserta dari berbagai organisasi disabilitas, seperti Pertuni, Gerkatin, PDKP, lima Sekolah Luar Biasa (SLB), serta perwakilan desa inklusi di Kabupaten Probolinggo, di antaranya Desa Alassapi dan Desa Pendil Kecamatan Banyuanyar, Desa Sumberkerang Kecamatan Gending, Desa Sumberkatimoho Kecamatan Krejengan, Desa Sumberan Kecamatan Besuk, dan Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan.
Dialog publik ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas tentang implementasi Perdes Desa Inklusi dengan menghadirkan Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Potensi Lembaga Desa Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, Farhan Hidayat, Pj Kepala Desa Alassapi Sigit Wida Hartono, dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Program GESIT-Pertuni, Arizky Perdana Kusuma.
Pada sesi kedua, pembahasan berlanjut mengenai percepatan pengesahan Perda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas. Sesi ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto, serta Arizky Perdana Kusuma.
Tidak hanya dialog, acara ini juga diramaikan dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba poster digital yang digelar sejak awal Desember. Karya para pemenang diapresiasi karena berhasil mengangkat isu-isu disabilitas melalui seni visual.
Ketua TPK Program GESIT-Pertuni Kabupaten Probolinggo, Arizky Perdana Kusuma, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember. “Perda Disabilitas ini sangat penting karena mencakup 22 hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kami berharap Perda ini segera disahkan untuk menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas dalam berkoordinasi dengan OPD terkait,” ujar Arizky.
Ia menambahkan, langkah awal melalui Perdes Desa Inklusi merupakan terobosan penting untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas di tingkat desa. “Kami berharap semakin banyak desa yang mengikuti jejak enam desa ini dengan menyusun Perdes Desa Inklusi,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Pertuni bersama organisasi lainnya. “Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi disabilitas sangat penting untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Kami berharap Perda Disabilitas yang kini sudah di meja Gubernur dapat segera disahkan,” katanya.
Heri menegaskan bahwa keberadaan regulasi seperti Perda Disabilitas dan Perdes Desa Inklusi akan menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan dalam memberikan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. “Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara,” pungkasnya.(Gus)
