JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dilanda gejolak terbesar sepanjang sejarahnya. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), resmi diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB melalui surat edaran resmi.
Keputusan Syuriyah PBNU ini menjadi pemecatan pertama seorang ketua umum dalam sejarah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut, menandai puncak ketegangan yang kian memanas di internal NU. Kronologi Pemberhentian dan Penolakan.
Pemberhentian Gus Yahya berawal dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025. Syuriyah, badan tertinggi di PBNU, meminta Gus Yahya untuk mundur secara sukarela dalam tempo tiga hari.
* 20 November 2025: Rapat Syuriyah meminta Gus Yahya mundur dalam 3 hari.
* 21 November 2025: Wakil Rais Aam, KH Afifuddin Muhajir, menyampaikan risalah rapat di Hotel Mercure, Ancol. Dokumen itu sempat dikembalikan Gus Yahya, yang oleh Syuriyah dinilai sebagai penolakan formal.
* 26 November 2025: Karena permintaan tidak dipenuhi, mekanisme pemberhentian otomatis diberlakukan. Surat edaran yang diteken oleh Wakil Rais Aam, KH Afifuddin Muhajir, dan Katib PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir, mencabut seluruh wewenang Gus Yahya, termasuk hak penggunaan atribut dan fasilitas jabatan Ketua Umum PBNU.
Saat ini, kepemimpinan organisasi berada di tangan Rais Aam. Namun, keputusan ini langsung menuai kritik dari sejumlah pihak di lingkungan Tanfidziyah yang menilai langkah Syuriyah tersebut bertentangan dengan AD/ART organisasi.
Analisis Mahfud MD: Konflik Berakar pada Konsesi Tambang.
Di tengah perpecahan ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, angkat bicara. Dalam podcast pribadinya, “Terus Terang,” Mahfud MD secara blak-blakan menuding bahwa polemik ini bukan sekadar masalah tata kelola, melainkan perebutan kepentingan ekonomi terkait konsesi tambang.
“Saya sudah bicara ke dalam, asal muasalnya itu soal pengelolaan tambang. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu, dan berpecah,” ungkap Mahfud.
Menurutnya, isu-isu yang muncul ke publik—seperti undangan narasumber terafiliasi Zionisme Internasional atau tata kelola keuangan—hanyalah permasalahan di permukaan. Akar konflik sesungguhnya adalah perebutan kuasa atas lahan tambang batu bara seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur yang baru saja diperoleh PBNU.
Mahfud menyayangkan NU, yang dulu menggugat praktik korupsi di sektor pertambangan (saat gugatan pembubaran BP Migas tahun 2012), kini justru terjerumus dalam pertarungan serupa. Ia mengimbau agar kedua kubu segera berdamai demi menyelamatkan marwah NU sebagai pilar wasathiyah Islam.
Gejolak internal memuncak tak lama setelah pemerintah mengeluarkan PP No. 25/2024, yang memungkinkan ormas keagamaan mengelola tambang. PBNU merespons dengan membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara dan segera mendapatkan izin pengelolaan tambang bekas konsesi PT Kaltim Prima Coal.
Di tengah situasi ini, Rais Aam, KH Miftachul Akhyar, juga mengeluarkan surat edaran yang mencopot Charles Holland Taylor dari posisinya sebagai penasihat khusus Ketua Umum Gus Yahya, menambah daftar panjang aksi tegas Syuriyah terhadap lingkaran terdekat Ketua Umum.
Pemecatan Gus Yahya menjadi sejarah baru. Sebelumnya, upaya serupa pada 1994 terhadap Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Muktamar Cipasung gagal. Kini, NU memasuki babak baru yang memperlihatkan benturan keras antara idealisme perjuangan yang dipegang Syuriyah dengan kepentingan ekonomi di tubuh Tanfidziyah. (Aji)
