MADUTV, KEDIRI – Persoalan TPA Klotok yang berada di Lingkungan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri membuat Sejumlah Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Pojok hari ini Selasa (03/03/2026) mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri di Jalan Mayor Bismo No 4 , Kota Kediri.
Kedatangan mereka mewakili warga Pojok yang termasuk dalam Zona 1 penerima dampak TPA untuk menyampaikan aspirasinya terkait penerimaan Kompensasi dampak TPA tahun 2026. Mereka menuntut kepastian pencairan kompensasi dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klothok untuk warga terdampak agar segera direalisasikan secepatnya.
Audiensi yang digelar Ruang rapat kantor DLHKP Kota Kediri dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Hery Purnomo, Kepala DLHKP dan jajaran. Audensi berjalan dengan tarik ulur hingga diwarnai dengan aksi walk out oleh perwakilan warga. Situasi ini memakasa audensi berakhir tanpa kesepakatan. Warga secara tegas meminta dana kompensasi dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, mengingat kompensasi dampak TPA adalah Hak warga terdampak yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Kota Kediri.
Perwakilan warga menyampaikan bahwa aspirasi RT dan RW di wilayah Zona satu sudah bulat: kompensasi harus turun di bulan Ramadan. Namun dalam forum tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Indun Munawaroh menyatakan pencairan baru mungkin dilakukan setelah Lebaran dan nominalnya pun belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil kajian.
Dengan nada kecewa Imam Sopii selaku perwakilan warga mengungkapkan selama ini warga terdampak TPA harus bersusah payah dahulu untuk mendapatkan haknya.
“Dulu di tahun 2025 kami juga menempuh jalur audiensi mulai dari RDP Ke Komisi C DPRD Kota Kediri, sampai aksi damai ke Balai Kota Kediri hingga berlanjut audiensi dengan Wali Kota Kediri, disitu disepakati untuk tahun 2026 akan diterimakan Rp 2 juta per KK. Sekarang nominalnya belum jelas. Katanya masih ada kajian. Bagi kami, ini bukan hal baru yang perlu dikaji ulang setiap tahun,” ungkap Imam yang juga menjabat sebagai Ketua RW 03 Pojok.
Sejauh ini jumlah penerima kompensasi di zona satu mencapai sekitar 1.400 Kepala Keluarga dan dimungkinkan jumlahnya berubah seiring pertambahan KK baru. Situasi ini membuat warga memberi sinyal keras. Jika tuntutan tidak segera direspons, aksi lanjutan berupa aksi damai turun ke jalan menjadi opsi yang dipertimbangkan.
“Kami hanya mengawal aspirasi. Kalau warga sepakat turun aksi ya itu kan hak kami sebagai warga, itu keputusan bersama. Kami siap mengawal,” tegas Agung Ketua RT 12 RW 03 yang mewakili warga.
Sementara itu, Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa persoalan kompensasi masih menunggu rapat dan kajian dari ITS.
“Paling sekitar April Hasil Kajian dari ITS dan Besarannya berapa kami juga tidak mengetahui,”ungkapnya kepada jurnalis
Audiensi yang diharapkan menjadi jalan keluar justru menyisakan ketidakpastian. Warga kini menunggu sikap tegas pemerintah. Jika janji kembali molor, bukan tak mungkin gelombang protes warga Pojok kembali menggema menjelang Lebaran. (Ef)
