Puluhan Jurnalis Pamekasan Madura Demo di Depan Gedung DPRD, Tolak RUU Penyiaran

59

PAMEKASAN, MADUTV – Puluhan jurnalis di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa timur, Jumat (16/5/2024) melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran di depan gedung DRPD Pamekasan.

Aksi yang diwanai teatrikal salah satu jurnlis dengan menutup mulut dengan lapban, hal itu menandakan bentuk pembungkaman terhadap pers.

Para jurnalis yang tergabung dalam jurnalis pamekasan menggugat (JPM) ini bersatu menolak RUU penyiaran tentang pasal yang melarang penayangan eksklusif investigasi.

“Kenapa kami tolak RUU penyiaran karena kami yakin adanya upaya untuk membatasi ruang gerak jurnalis dan media dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan pers,” kata Rosi salah satu korlap aksi.

Taufikurahman dalam orasinya juga meyebut revisi RUU Penyiaran ini dapat mengurangi independensi media dalam menyampaikan informasi kepada publik salah satunya pengungkapan kasus lewat investigasi.

“Makanya kita teriak di jalan, tujuannya agar masyarakat yang lewat tahu bahwa kita membela rakyat sesuai pilar keempat demokrasi,” paparnya.

Sementara Mohammad Khairul Umam dalam orasinya mengatakan, RUU Penyiaran yang baru ini dapat membungkam suara-suara kritis di media seperti jurnalisme investigasi, kewenangan penanganan sengketa jurnalistik penyiaran dan tidak hanya melanggar undang undang pers, tapi juga melanggar hak asasi manusia.

“Sebagai jurnalis, kita bekerja dengan hak untuk mengetahui masyarakat, yang tertuang dalam UUD 1945 nomor 18 F.
yang mana masyarakat berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dengan adanya pembatasan itu saya berpikir, akan menjadi sebuah catatan merah bagi DPR-RI jika RUU penyiaran tersebut disahkan menjadi Undang-undang,” ucap Herul.

Menurutnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI merupakan lembaga kuasi negara yang dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi peraturan penyiaran.

“Namun, dalam RUU Penyiaran justru KPI dalam menyusun Standar Isi Siaran (SIS) berkonsultasi ke DPR. Klausul ini rawan dimanfaatkan legislator mengintervensi KPI,” kata Herul.

Tak hanya mengatur media teresterial yang bertumpu dalam frekuensi, tapi juga menjangkau platform digital penyiaran. Bahkan, setiap konten siaran harus melalui sensor oleh KPI. Sekaligus menjangkau konten kreator dan influenser di platform digital siaran.

“RUU Penyiaran turut melemahkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Menjadi watchdog bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satunya melarang siaran eksklusif jurnalisme investigasi. Bahkan turut mengambil peran Dewan Pers dalam sengketa pemberitaan,” pungkasnya.

Wakil Ketua DRPD Pamekasan juga sepakat dan menolak RUU penyiaran sehingga nanti akan berdampak terhadap kebebasan pers dan keterbukaan publik.

“Kami anggota DPRD Pamekasan sepakat dan menolak RUU penyiaran itu akan mencedrai kebebasan pers,” ucap H. Hermanto, Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

DPRD Pamekasan komitmen untuk mebawa surat dan petisi tuntan para massa dari jurnalis pamekasa ke DPR-RI dalam penolak RUU penyiaran.

Sekedar diketahui, Dewan Pers selaku lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers, juga menyerukan menolak RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang digodok DPR RI.

Dimana Pasal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tidak mengenal sensor dan pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas.(riz)