Kediri– Rabu (24/06/2026) Catatan Ringan SAROJA.
Oleh Supriyo ‘Dewan Pengawas Saroja’
Hampir bisa dipastikan setiap Insan, akan selalu mengenang dan memperingati hari sepsial dalam hidupnya seperti hari kapan dilahirkan kedunia atau hari pernikahan yang dianggap bersejarah dalam hidupnya. Sementara sebuah Organisasi, Perusahaan, Komunitas, Bahkan Pemerintahanpun akan selalu memperingati Hari Jadi nya sebagai bentuk sebuah penghormatan sejarah. Lain halnya dengan sebuah Negara yang memeperingati Hari berdiri atau Hari jadinya sebagai Hari Kemerdekaan.
Pun demikian dengan Kota Kediri ketika memasuki bulan Juli disetiap tahunnya akan lebih sibuk dengan berbagai rapat koordinasi, agenda, untuk mempersiapkan acara Peringatan hari jadinya yang di tahun 2026 ini sudah memasuki angka ke 1.147. Usia yang cukup tua untuk sebuah Kota jika dibandingkan dengan Daerah atau Kota lain di Indonesia.
Namun akhir-akhir ini sering terdengar berbagai keluhan dan obrolan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mereka yang biasanya sering bergerak dan berkecimpung di dalam kegiatan jurnalisme serta mencari rezeki di lingkaran kegiatan pemerintah Kota Kediri, terlebih di acara peringatan Hari jadi Kota Kediri.
Benarkah isu yang bergulir di masyarakat dalam rentang waktu satu tahun terakhir, mengenai adanya sosok dari luar kota Kediri yang diduga tanpa Kedudukan da jabatan yang jelas di pusaran Pemerintah Kota Kediri, namun sangat berkuasa dan memiliki pengaruh sehingga bisa mengendalikan hampir semua OPD di Pemerintah Kota Kediri untuk tunduk dan patuh sepenuhnya pada dirinya. Lalu siapakah sosok yang dimaksud ?
Karena isu yang berkembang di masyarakat dia diduga sudah mengatur, mengkondisikan, bahkan memonopoli hampir seluruh even organizer/EO dalam setiap acara yang berlangsung, juga pada event peringatan Hari Jadi Kota Kediri. Yang didalam setiap langkahnya sering didampingi oleh oknum wartawan yang konon katanya selama ini diduga sebagai eksekutor berbagai dugaan pungli dan proposal kegiatan di berbagai OPD dan satker di lingkup Pemkot KEDIRI.
Apabila isu-isu tersebut memang benar’ terjadi, bahkan diduga kelak sudah disiapkan EO-EO dari luar Kota Kediri untuk mengelola seluruh even dan seremonial tersebut, yang mungkin saja polanya hampir sama dengan pengerjaan berbagai proyek -proyek besar yang hampir semua pemenang tendernya dari luar Kota Kediri.
Yang menjadi Pertanyaan adalah :
Apakah fungsi dan peran Inspektorat.?
Kemudian bagaimana mekanisme Penunjukan EO dalam setiap event atau acara yang merupakan hajat dari Pemerintah Kota Kediri,? Apakah ditunjuk langsung oleh mereka yang berkuasa atau melalui tender resmi secara resmi?. Karena momentum peringatan Hari jadi Kota Kediri membutuhkan biaya yang cukup besar hingga menyentuh angkan Milyaran Rupiah.
Ironisnya setiap event atau perayaan dalam memperingati Hari Jadi Kota Kediri selalu dibebankan ke APBD Kota Kediri, sementara di Kota Kediri ada banyak berdiri Perusahaan dan keberadan Organisasi besar, Apakah tidak ada kerjasama dalam bentuk sponsor dari berbagai Perusahaan dan Organisasi yang ada di Kota Kediri, sehingga tidak harus mengandalkan uang APBD Kota Kediri hanya untuk sekedar acara seremonial dan hiburan yang terkesan hura-hura dan tidak jelas manfaatnya bagi seluruh warga Kota Kediri secara berkelanjutan. Bukankah lebih arif dan bijak jika APBD digunakan untuk pembangunan Kota Kediri dan pemenuhan hajat masyarakat Kota Kediri di bidang yang lain, terutama bidang Pendidikan dan layanan kesehatan.
Kemudia bagaimana bentuk pertanggungjawaban setiap acara atau seremonial yang diselenggarakan dengan penggunaan anggaran yg ada, bagaimana dengan sponsor-sponsor dan donasi lainya yang mungkin juga ikut andil dalam kegiatan tersebut, apakah juga dimasukkan dalam LKPJ dan diumumkan secara terbuka denga jaminan tidak tumpang tindih dan tidak ada double anggaran dalam setiap titik-titik atau pos-pos anggaran yang ada, antara yg bersumber pada APBD dan sumber anggaran yang lain’, misal sponsor, parkir, lapak, dan lain ?
Memang diakui Ulang Tahun Kota Kediri cukup penting diperingati setiap tahun, tetapi apakah harus dg anggaran besar dan mewah, apakah tidak sebaiknya diadakan dengan sederhana dan lebih efisien, karena masih ada kepentingan masyarakat yang lebih penting dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tahun’ ajaran baru. Akan lebih mulia jika uang rakyat digunakan untuk bantuan seragam dan hibah pada berbagai kebutuhan belajar mengajar di sekolah, agar tidak ada lagi berbagai iuran dan pungutan-pungutan di berbagai sekolah. Sehingga warga Kota Kediri bena-benar’ menikmati pendidikan gratis yang sesungguhnya, bukan sekedar janji dan framing semata. Belum lagi layanan kesehatan yang benar-benar gratis bagi yang tidak mampu belumlah benar’ terealisasi dengan baik, seperti di era sebelumnya.
Diujung catatan ringan ini kami Mohon maaf bila ada kata dan kalimat yang yg kurang berkenan. Sebagai warga Kota Kediri kami hanya menggunakan hak kami sebagai Sosial Kontrol dengan baik demi terciptanya sebuah tatanan pengelolaan dan oenyelenggaran Pemerintahan yang berpihak pada kepentingan dasar dan hajat dari masyarakat.
Kami pastikan akan terus bergerak menelusuri dan mengumpulkan berbagai data penggunaan uang rakyat/APBD Kota KEDIRI kapanpun dan dimanapun kegiatan diselenggarakan, dengan cara dan langkah kami sendiri dengan mengedepankan etika dan Peraturan yang berlaku. Kamipun tidak diam bila nantinya kami temukan adanya dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan keuangan negara dan rakyat, tentunya akan kami laporka ke Aparat Penegak Hukum.
Salam waras
Salam sehat
#Saroja_ada_dimana_mana
Sejauh ini, Bambang Priambodo Sekretaris Hari Jadi Kota Kediri yang juga Kepala Disbudparpora Kota Kediri belum memberikan komentar atas konfirmasi catatan terbuka yang dilontarkan Dewan Pengawas SaRoJa Supriyo tersebut. (Ef)
