Connect with us

Hukum dan Ham

Kejati Papua Barat Menahan Mantan Ketua Partai Perindo Papua Barat

“Penahanan tersangka MB dilakukan Rabu malam sekitar pukul 19.36 WIT.”

Diterbitkan

pada

Direktur PT Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya berinisial MB yang juga mantan Ketua Partai Perindo Papua Barat (tengah) digiring ke mobil tahanan kejaksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017. Eksekusi penahanan dilakukan di Kantor Kejati Papua Barat, di Manokwari, Rabu (27/10/2021) malam. ANTARA/Hans Arnold Kapisa

Manokwari – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat resmi menahan mantan Ketua Partai Perindo Papua Barat berinisial MB dalam perkara dugaan korupsi pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017.

Penahanan terhadap MB dilakukan tim penyidik Pidana Khusus Kejati Papua Barat usai melakukan pemeriksaan tambahan, setelah ditetapkan sebagai tersangka di Kantor Kejati Papua Barat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan, di Manokwari, Rabu, membenarkan tersangka MB dalam perkara ini berperan sebagai Direktur PT Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 di Manokwari.

“Tersangka MB selaku Direktur PT Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya ditahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Print-195/R.2/F0.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021,” ujar Billy.

Penahanan tersangka MB dilakukan Rabu malam sekitar pukul 19.36 WIT tanpa mengenakan rompi tahanan kejaksaan, untuk menjalani masa penahanan 20 hari sebagai tahanan titipan Jaksa di Lapas Kelas IIB Manokwari.

Billy berujar bahwa pada tahun 2017 Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menganggarkan belanja modal pengadaan gedung kantor sebesar Rp4.326.977.000, dalam APBD tahun 2017 yang dilaksanakan oleh PT Trimese Perkasa-CV Maskam Jaya.

Namun sampai dengan batas akhir kontrak pada tanggal 15 Desember 2017, belum selesai dengan progres pekerjaan baru mencapai 82,31 persen.

“Kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.892.301.993,00, berdasarkan kesimpulan Ahli Auditor Keuangan Negara,” ujarnya pula.

Ia menjelaskan bahwa tersangka MB memiliki empat peran sekaligus, di antaranya melakukan lobi paket pekerjaan pada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, meminjam perusahaan yaitu CV Maskam Jaya untuk kerja sama operasional (KSO) atau joint venture dengan PT Trimese Perkasa.

“Peran lainnya yaitu tersangka MB mencari Direktur PT Trimese Perkasa untuk meminjam perusahaan guna dipakai untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Perumahan Tahun Anggaran 2017. Tersangka juga berperan dalam pembuatan perjanjian di notaris untuk pembagian fee sebesar 30 persen atas pekerjaan yang akan dikerjakan oleh oknum bernama Winarto selaku peminjam perusahaan sebagai KSO,” ujar Kasipenkum menjelaskan.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsider Pasal 3 dan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(antara/*)

Continue Reading
Advertisement

Hukum dan Ham

Universitas Brawijaya Beri Penjelasan Kasus Pelecehan Seksual Dialami NWR

Diterbitkan

pada

Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya Malang Prof Dr Agus Suman (kanan) dan perwakilan dari Kantor Lembaga Hukum (KLH) Universitas Brawijaya Lucky Endrawati, pada saat melakukan jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021). (FOTO ANTARA/Vicki Febrianto)

Malang – Universitas Brawijaya memberikan penjelasan terkait kasus pelecehan seksual yang dialami salah seorang mahasiswa berinisial NWR (23), yang meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur pada 2 Desember 2021.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Agus Suman dalam jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 2017 dilaporkan NWR pada Januari 2020.

“Pada awal Januari 2020, NWR melaporkan kasus pelecehan seksual yang pernah dialaminya kepada Fungsionaris FIB UB,” katanya.

Ia menjelaskan pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan NWR merupakan kakak tingkatnya yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB UB dengan inisial RAW. Saat itu, usai menerima laporan, FIB UB melakukan tindak lanjut dengan membentuk Komisi Etik.

Menurut Agus, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RAW, kakak tingkat NWR itu terbukti bersalah dan telah diberikan sanksi oleh pihak Universitas Brawijaya. Sementara untuk NWR, diberikan pendampingan berupa pemberian konseling sesuai peraturan yang berlaku.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, RAW terbukti bersalah dan pihak UB memberikan sanksi serta pembinaan. Kemudian, pendampingan juga diberikan kepada NWR,” katanya.

Ia menambahkan berdasarkan informasi yang diterima, NWR dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan cukup baik. Namun, memang dari informasi lain, NWR juga dikabarkan memiliki permasalahan di keluarga.

“Mahasiswa yang baik, aktif. Namun, kami mendapat kabar seperti memiliki permasalahan di keluarga,” katanya.

NWR, lanjutnya, juga telah mendapatkan pelayanan konseling dari pihak Universitas Brawijaya. Pihak universitas berduka akibat meninggalnya salah satu mahasiswa yang menimba ilmu di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FIB itu.

“Jika ada isu itu didiamkan atau dibiarkan, kami pastikan itu tidak benar. Karena itu anak kami,” katanya.

Ia menambahkan kasus pelecehan seksual yang dialami NWR pada 2017 tidak memiliki hubungan dengan kasus baru yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Kasus pelecehan seksual itu, sudah diselesaikan.

“NWR meninggal dunia karena kasus yang berbeda. Kasus yang dialami NWR pada 2017, tidak ada hubungannya, untuk di Universitas Brawijaya itu sudah selesai,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kantor Lembaga Hukum (KLH) Universitas Brawijaya Lucky Endrawati menambahkan, NWR mengalami pelecehan seksual secara fisik dan verbal, para 2017 yang kemudian dilaporkan pada awal 2020.

“NWR mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual secara fisik dan verbal,” katanya.

Universitas Brawijaya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah seorang mahasiswi berinisial NWR tersebut. Selain itu, pihak universitas juga mengapresiasi dan mendukung langkah cepat yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Pihan universitas tetap konsisten dan berkomitmen melakukan segala upaya untuk mencegah dan menangani setiap tindakan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan NWR mengakhiri hidupnya di area makam di Dusun Sugian, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto pada (2/12). NWR diduga meminum racun jenis potasium.

NWR diketahui mengalami depresi usai menjalin hubungan dengan oknum anggota polisi berinisial RB yang bertugas di Polres Pasuruan sejak 2019.

Pihak kepolisian menindak tegas Bripda RB, oknum anggota Polri yang terlibat kasus bunuh diri NWR melalui pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Selain itu, oknum tersebut juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. (antara/vb)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: