MADUTV, PROBOLINGGO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Salah satunya melalui implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Fasilitasi Pesantren yang telah disetujui bersama Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Firdaus, mengatakan fraksinya akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan pesantren dan guru madrasah diniyah (madin).
Fraksi Gerindra tetap memperjuangkan hak rakyat, salah satunya terkait insentif guru ngaji. Kami akan mengawal kenaikan insentif atau honor guru madin dari Rp400 ribu menjadi Rp1 juta per tahun,” kata Firdaus didampingi anggota Fraksi Gerindra, Deni Ilhami, usai Rapat Paripurna DPRD, Senin (6/7/2026).
Menurut Firdaus, usulan kenaikan insentif tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bupati Probolinggo, Gus Haris. Pemerintah daerah menargetkan kebijakan itu mulai direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
Selain memperjuangkan kenaikan insentif guru ngaji, Fraksi Gerindra juga mendorong pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi madrasah dan pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo.
“Kami juga memperjuangkan agar pengurusan PBG untuk madrasah maupun pondok pesantren bisa digratiskan,” ujarnya.
Firdaus menjelaskan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengesahan Raperda Fasilitasi Pesantren. Selama ini, pengurusan PBG masih dikenai retribusi yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Izin PBG atau yang dulu dikenal sebagai IMB saat ini kita usulkan gratis. Ini juga mengacu pada kejadian di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menjadi salah satu pertimbangan kami untuk memberikan kemudahan kepada pesantren,” katanya.
Ia berharap berbagai program yang diperjuangkan Fraksi Gerindra dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung perkembangan lembaga pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Probolinggo.
Sejalan dengan keinginan Gus Haris, kami berharap seluruh kebijakan yang diperjuangkan ini membawa manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kemudahan bagi pesantren di Kabupaten Probolinggo,” ucap Firdaus.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Probolinggo bersama Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyetujui tiga Raperda dalam rapat paripurna, yakni Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Fasilitasi Pesantren, serta Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (Gus)
