MADUTV, KEDIRI – Seperti catatan kita di episode I 20 Januari 2026 yang lalu.
Bagaimana Konsep Program MBG ini yang pengelolaanya dipercayakan penuh pada Yayasan, namun dalam prakteknya akhirnya berlaku hukum dagang, sama dengan konsep PT, CV, dan berbagai jenis usaha lainya yang berbasis “Profit Oriented”, dengan estimasi modal awal dan budget operasional kurang lebih 2 Miliar, tentu saja konsep Yayasan sudah tidak relevan lagi bila tanpa adanya campur tangan pemerintah pada para pemangku UMKM dalam mempermudah akses permodalan seperti yang digemborkan Menteri Purbaya di awal-awal terlihat dan terdengar garang pada penggunaan uang negara.
Namun perlahan keadaan juga yang akhirnya membuatnya jinak dan lunak kembali pada kepentingan politik sang Presiden, sehingga Hutang Luar Negeri yang lebih dahsyat harus diambil demi ambisi kebijakan bombastis yang mungkin sangat tidak realistis, sehingga trend ucapan dan tindakan Menteri Purbaya menjadi seperti pepesan kosong, dan keringat dingin disaat badan demam.
Setelah hampir satu tahun Presiden sebaiknya tak usah ragu apalagi malu, harus meninjau kembali dan bila diperlukan merubah total konsep yayasan, kembalikan pada konsep pasar yang berbasis kompetisi secara fair dan terbuka . Biarlah “SPPG” yang kelak akan dikelola PT atw CV bisa berproduksi secara profesional seperti industri makanan dan minuman yang selama ini bisa tetap eksis meski dalam gempuran ekonomi dan pasar yang pasang surut tingkat permintaanya.
Hanya mereka yang benar-benar memiliki jiwa kuliner dan insan pengusaha yang mampu bertahan dalam berbagai badai krisis dan covid, bahkan berbagai pungutan pajak baik dari pusat maupun daerah yang seringkali berubah-ubah regulasi dan kebijakanya.
Berbagai keluhan dan protes, bahkan keracunan di berbagai daerah, tentunya sangat mudah dilihat sebagai ekses dari berbagai dugaan ketidak profesionalan para penyelenggara SPPG, yang mungkin saja diakibatkan oleh berbagai beban kerja yang selama ini bukan bagian dari pengalaman hidupnya.
Karena kita yakin banyak diantara pemilik “SPPG” tidak memiliki basis sama sekali dalam dunia kuliner , bukan pelaku tapi hanya sekedar penikmat saja.
Belum lagi dugaan kuat adanya berbagai katabelece dan kongkalikong untuk sekedar mendapatkan titik-titik “SPPG” yang diminati dan akan dikelolanya, serta kemungkinan besar penuh dengan dugaan pungli dan angka sakti dari berbagai kekuatan di balik layar.
Bahkan menurut informasi yang kita dengar, dan mungkin sudah menjadi rahasia umum, ada dugaan adanya yayasan yang memperjualbelikan hak pengelolaanya pada para pengusaha tertentu dengan nominal berkala baik di muka maupun rutin di setiap operasional muncul nominal setoran berdasarkan jumlah ompreng atw pemanfaat dari setiap “SPPG” yang berada dalam bendera yayasan yang dimilikinya .
Tentu saja dalam benak kita bisa mentafsirkan “Alangkah Nikmatnya , cukup memiliki Yayasan , duduk manis tiap hari ada cuan yang mengalir dari tiap ompreng yang beredar dibawah bendera yayasan yang dimiliki tanpa lagi memikirkan kalkulasi pajak dan berbagai retribusi yang menjadi kewajiban setiap pengusaha pada pemerintah. Alangkah lucu dan indahnya kalo ini benar-benar terjadi.
MBG adalah program prioritas dan ambisius yang pada pelaksanaanya kita yakin akan mengorbankan berbagai anggaran dan program penting lainya, karena APBN kita sangat-sangat terbatas dan tentu harus ditambal dengan tambahan utang Luar Negeri kalo defisit tetus terjadi setiap tahun.
Sampai kapankah negara kita akan terus mampu bertahan menghadapi tekanan kekuatan dari dalam maupun luar negeri apabila APBN kita terus menerus tak berdaya walau hanya sekedar mencukupi kebutuhan dasar warga negaranya terutama BBM murah, TDL terjangkau, pendidikan yang layak dan kesehatan yang benar-benar gratis bagi warga kategori tidak mampu di masa depan.
Ratusan Trilyun Uang Rakyat yang disedot untuk MBG tentu bukan angka sederhana, angka fantastis yang harus dibakar setiap hari, walaupun dengan dalih kembali kepada Rakyat sendiri.
Tetapi kita semua sebagai bagian dari civil society akan terus bersuara kepada Presiden Prabowo agar terus mengevaluasi Program MBG secara serius bukan hanya sekedar lips service bahkan omon-omon semata.
Bila diperlukan kembalikan saja konsep MBG pada pasar, seperti industri kuliner lainya yang berada di masyarakat selama ini, saya yakin dengan daya saing masing-masing produk yang dihasilkan kelak jauh lebih kompetitif dan baku produk yang lebih baik daripada saat ini yang kita duga semaunya sendiri karena minimnya pengawasan eksternal oleh kalangan LSM, Media, maupun lembaga-lembaga independen di sekitar kita.
Sebagus apapun konsep pengawasan internal, bila tidak disertai sanksi konkret dan tegas, rasanya seperti dagelan jeruk minum jeruk dan drama korea dalam kehidupan nyata.
Sudah menjadi rahasia umum, kalau para pemilik yayasan dan pengendali MBG ini adalah para pejabat dan pemilik modal besar yang kemungkinan sangat minim pengalaman dalam mengelola Bisnis makanan dan minuman, yang akhirnya menghasilkan produk semrawut di berbagai tempat tertentu.
Dan kita semua akan berfikiran sama, bagaimana yayasan tersebut akhirnya mendapatkan titik-titik SPPG di masing-masing daerah, tentu kita bisa menebak adanya kekuatan Uang dan kekuasaan yang dimilikinya.
sementara mereka yang kecil dan lemah hanya menjadi penonton dan pelengkap derita saja dari program yang mulia ini.
Masihkah kita akan terus diam dan berpangku tangan setiap hari melihat trilyunan uang Rakyat digunakan dengan semaunya sendiri oleh mereka yang berkuasa, padahal kelak trilyunan Hutang yang dihasilkanya akan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai sesama anak bangsa ini.
Apakah anak-anak bangsa ini hanya butuh makan , tanpa lagi memikirkan kebutuhan dasar lainya… Ada jutaan pendidik yang harus bergelut dengan pengabdian dan bertahan dengan tunjangan yang jauh dari kata layak.
Masih banyak lagi ribuan bahkan mungkin jutaan anak-anak pintar negeri ini yang butuh anggaran untuk sekedar mengejar cita-cita lewat pendidikan yang diinginkanya.
Jangan sampai di masa depan , bangsa ini akan diselingi demonstrasi terus menerus karena ketidakmampuan pemerintahnya memberikan subsidi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok warga negaranya sendiri.
Semoga Tulisan ini menjadi inspirasi dan refleksi bagi siapapun yang membacanya saat ini maupun di kemudian hari.
Salam Waras
Kediri 27 Januari 2026
SUPRIYO
Dewan Pengawas Saroja. (Ef)
