KEDIRI, MADUTV – Berawal dari sejumlah diskusi “warungan” yang membicarakan tentang roda Pemerintahan di Kota Kediri.Dan sudah hampir Dua Tahun Pemerintahan Kota Kediri dibawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati – Gus Qowim yang dilantik sejak pada Februari 2025 silam. Dari diskusi itu munculan ide dialog resmi dalam acara Podcast di Sekretariat SaRoJa untuk membedah perjalanan Pemerintahan Kota Kediri periode 2025-2030. Diskusi dan Pandangan banyak diberikan oleh sejumlah kalangan dalam memberikan penilaian dan catatan terhadap apa yang sudah dicapai selama kurun waktu di 2 Tahun terakhir.
Seperti yang disampaikan beberapa tokoh Kota Kediri dari berbagai unsur masyarakat yang langsung hadir di Sekretariat Saroja yang ada di Lereng Gunung Klothok sisi barat Kota Kediri yang akhir- akhir ini familiar dengan Sebutan “Omah Sampah”, pada Selasa malam (27/10/2026) untuk berdiskusi resmi atau dialog yang segera ditayangkan di matasaroja channel.
Hadir dalam Dialog itu, Supriyo selaku Dewan Pengawas Saroja yang juga tuan rumah, Ricky Dio Febrian sebagai anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN, dan Nanang Priyo Basuki selaku Direktur Media Kediri Tangguh dari unsur Media.
Sepanjang jalannya obrolan yang bernuansa santai namun penuh makna, lebih kepada menitik beratkan sorotan tentang Kondisi Pemerintahan Kota Kediri, mulai dari Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, terhentinya pembahasan APBD Kota Kediri untuk tahun 2027, hingga hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Kota Kediri.
Dikutip dari perbincangan sepanjang jalannya obrolan yang berlangsung selaku Dewan Pengawas SAROJA Supriyo dari unsur LSM membedah capaian Pemerintah Kota Kediri di periode saat ini. Diawali dengan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Kediri karena merasa bagian dari terpilihnya Wali Kota Kediri periode sat ini, Supriyo menilai adanya kemunduran dari Pemerintahan Kota Kediri di berbagai sektor jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
“Secara pribadi saya prihatin dengan kondisi Pemerintahan Kota Kediri di 2 tahun terakhir yang menurut keyakinan saya mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan Pemerintahan Kota Kediri di periode sebelumnya”, ungkap Supriyo.
Penilaian Supriyo bukan tanpa dasar, ia menambahkan banyaknya keluhan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial yang cenderung tidak puas dengan Pemerintahan Wali Kota Kediri saat ini. Ditambah pula beredarnya pemberitaan tentang potongan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat untuk Kota Kediri dipangkas sekitar 160 Milyar Rupiah.
“Keyakinan saya bukan tanpa alasan, banyak keluhan masyarakat atas apa yang dirasakan akibat kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Kediri. Terlebih beredarnya informasi tentang pemangkasan Dana Alokasi Umum untuk Kota Kediri, ini buah dari seraoan anggaran yang rendah oleh Pemerintah Kota Kediri”, tambah Supriyo.
Sementara disinggung mengenai diskorsnya pembahasan APBD untuk Tahun 2027 akibat masih belum definitifnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota kediri, Ricky Dio Febrian mengklarifikasi bahwa lembaga Legislatif DPRD Kota Kediri sudah melakukan yang terbaik sebagai Pengawasan Pemerintah Kota Kediri.
“Sebenarnya DPRD Kota Kediri sudah bekerja semaksimal mungkin, kami selaku DPRD Kota Kediri sudah memberikan saran, gagasan, bahkan ultmatum baik secara lisan maupun tertulis untuk segera mendefinitkan Sekretaris Daerah (Sekda), supaya pembahasan APBD tahun 2027 bisa terlaksana dan tidak cacat hukum”, tegas Dio.
Selain itu Dio juga membernarkan tentang berkurangnya APBD Kita Kediri 2027 sebesar 160 Milyar Rupiah, slah satu sebabnya tingginya Silpa Kota Kediri.
“Berkurangnya APBD Kota Kediri 160 Milyar sebenarnya saya pribadi prihatin, wajar saja Pemerintah Pusat memotong, karena baru kali ini Silpa Kota Kediri menyentuh angka 400 Milyar, seakan ini membuktikan lemahnya penyerapan anggaran”, tambahnya.
Sementara itu, dari unsur media Nanang Priyo Basuki menilai saat ini belum terjalin keharmonisan antara Eksekutif dan Legislatif Kota Kediri.
“Menurut keyakinan saya selama 2 tahun terkahir ini jika mengutip dari apa yang dibicarakan dalam obrolan ini, bisa disimpulkan belum ada komunikasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan juga kepada masyarakat luas, sehingga belum berdampak baik untuk masyarakat”, terangnya.
Sejauh ini Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Sugeng saat dikonfirmasi alasan terhambatnya pembahasan RAPBD 2027 dan Berkurangnya Tranfer dari Pemerintah Pusat karena diduga kurang mendukung Program Nasional belum memberikan penjelasan detail atas hal itu.
“Sory mas bro pagi2 ribet dengan rumah heee,”jawabnya singkat,”Rabu (28/10/2026)
Saat ini masyarakat hanya berharap disisa waktu Pemerintahan Wali Kota Vinanda adanya evaluasi dan kebijakan yang beroihak pada masyarakat Kota Kediri. (Ef)
