Jakarta, MADU TV – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman, bersama dengan 20 rumah sakit Tentara Nasional Indonesia (TNI) lainnya. Prosesi peresmian dilakukan di RS PPN Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta, pada Senin (19/02/2024) pagi.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan ini. Menurutnya, kesiapan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai sangat penting dalam menghadapi situasi kedaruratan kesehatan, seperti pandemi COVID-19.
Jokowi mengungkapkan bahwa peristiwa pandemi COVID-19 telah mengajarkan betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap, rumah sakit dengan kesiapan SDM, dan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan. Oleh karena itu, Jokowi sangat menghargai dan mengapresiasi pembangunan RS PPN Panglima Besar Soedirman dan 25 rumah sakit lainnya yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan.
Sebelum peresmian RS PPN Panglima Besar Soedirman, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau ruang dan peralatan yang ada di RS tersebut. Menurutnya, fasilitas yang ada di RS PPN Panglima Besar Soedirman tidak hanya lengkap, tetapi juga sangat canggih dan modern.
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, melaporkan bahwa gedung RS PPN Panglima Besar Soedirman terdiri dari 28 lantai dengan luas 62 ribu meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 2,2 hektare. Fasilitas kesehatan ini memiliki kapasitas 1.000 tempat tidur rawat inap, 55 tempat tidur Instalasi Gawat Darurat (IGD), 11 ruang operasi, serta 90 ruang Intensive Care yang terdiri dari Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiology Care Unit (ICCU), Respiratory Intensive Care Unit (RICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta pejabat tinggi TNI lainnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan PJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
