
PROBOLINGGO, MADUTV – Awalnya pelantikan 209 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang semula akan digelar di kawasan wisata Ranu Segaran, Kecamatan Tiris, akhirnya berubah. Kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat prosesi pengambilan sumpah jabatan dipindahkan ke dalam gedung pemerintahan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung Jumat (20/11/2026) sore, di Ruang Madakaripura, lantai V Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan. Meski berlangsung di dalam gedung, agenda tersebut tetap menjadi momentum perombakan besar-besaran birokrasi, termasuk sejumlah posisi strategis kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebelumnya, Pemkab Probolinggo berencana menggelar pelantikan di kawasan wisata Ranu Segaran. Pemilihan lokasi di luar gedung pemerintahan itu dimaksudkan menghadirkan suasana berbeda sekaligus mendekatkan agenda pemerintahan kepada masyarakat.
Dari 209 pejabat resmi menjalani mutasi dan pengisian jabatan, mulai dari eselon II, III, IV, kepala puskesmas hingga kepala sekolah.
Bukan sekadar ganti kursi atau penyegaran organisasi, Bupati Probolinggo, Mohammad Haris meminta para pejabat yang baru dilantik membuktikan kinerja nyata.
Sebab, menurut Bupati Mohammad Haris jabatan baru harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Madakaripura, Kantor Pemkab Probolinggo, Jumat (20/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Gus Haris itu menegaskan, penataan birokrasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi sejumlah sektor pelayanan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah sektor kesehatan. Menurut Gus Haris, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai peningkatan kualitas pelayanan puskesmas hingga penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
”Setiap kali kami turun, kemudian ada masukan-masukan dari teman-teman bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita evaluasi,” ungkap Haris.
Ia memastikan, rotasi kali ini bukan akhir dari pembenahan birokrasi. Evaluasi akan terus dilakukan, untuk memastikan penempatan pejabat benar-benar sesuai kebutuhan organisasi.
Ini prinsipnya bukan hasil akhir. Ini akan terus kita evaluasi, kita upayakan, terutama di dalam pelayanan kesehatan supaya bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Tak hanya sektor kesehatan, pengisian jabatan kepala sekolah juga menjadi perhatian dalam rotasi kali ini.
Gus Haris menilai, keberadaan kepala sekolah sangat penting untuk menjaga manajemen dan keberlangsungan kegiatan pendidikan.
Meski begitu, ia mengakui tidak semua penempatan jabatan berjalan mulus. Bahkan, ada sejumlah pihak yang merasa keberatan ketika mendapat amanah menjadi kepala sekolah.
Namun ini upaya kita agar manajemen di sekolah tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, tantangannya juga tidak ringan. Pemerintah daerah masih harus mengejar sejumlah target, seperti peningkatan layanan kesehatan 24 jam, penurunan angka stunting, serta menekan kasus kematian ibu dan bayi.
Menurut Haris, pembenahan harus dilakukan hingga tingkat pelayanan paling bawah, termasuk di 33 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Probolinggo.
”Kita punya banyak PR, mulai dari stunting, kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Ini tidak lepas dari pelayanan kesehatan yang ada di 33 puskesmas. Kita punya target ke sana,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jatikusuma, mengingatkan rotasi pejabat harus berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, bukan hanya sebatas perubahan struktur organisasi.
Menurut Oka, DPRD selama ini turut melakukan pengawasan melalui rapat kerja, audiensi, hingga rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari berbagai forum tersebut, DPRD bisa melihat sejauh mana program pemerintah berjalan, termasuk mengidentifikasi kendala dan mengevaluasi kinerja masing-masing kepala perangkat daerah.
Kita juga punya komisi yang memberikan laporan kepada kita semua. Biasanya bisa terlihat kinerjanya dalam setiap rapat, dalam setiap audiensi, maupun rapat dengar pendapat, baik itu terkait anggaran dan sebagainya,” ujar Oka.
Ia memastikan, pejabat yang baru dilantik tidak akan lepas dari pengawasan legislatif. DPRD akan melihat, apakah penempatan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu memberikan hasil bagi masyarakat.
”Yang hari ini dilantik, tentu akan kita pantau terus. Nanti kita akan bertemu kembali di ruang DPRD, untuk melihat bagaimana kualitas dan kinerjanya, apakah sudah sesuai atau tidak,” ungkapnya.
Selain kesehatan dan pendidikan, Oka juga menyoroti persoalan infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius. Percepatan pembangunan dinilai harus menjadi prioritas, agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi
Menariknya, Gus Haris juga ingin mengubah tradisi pelantikan pejabat yang selama ini identik dengan seremoni formal. Ke depan, ia berencana menggelar pengambilan sumpah jabatan secara lebih sederhana dengan melibatkan masyarakat.
Baginya, publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang mendapatkan jabatan. Masyarakat juga harus bisa menyaksikan langsung, apakah pejabat tersebut benar-benar bekerja atau tidak setelah menerima amanah.
Ke depan saya ingin bersama masyarakat dengan kesederhanaan, mengurangi seremoni. Jadi masyarakat ikut menyaksikan siapa saja yang disumpah saat itu, dan ke depan mereka juga ikut menyaksikan apakah bisa bekerja atau tidak,” Mutasi 209 pejabat ini, menjadi salah satu langkah besar dalam penataan birokrasi Pemkab Probolinggo. (Gus)






