Evaluasi Sekolah Rakyat Madiun, Enam Siswa Mengundurkan Diri karena Kesulitan Beradaptasi

MADIUN, MADUTV NUSANTARA – Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan sejak Agustus 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran, pengasuhan, serta kehidupan siswa di asrama berjalan optimal.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Madiun menemukan sejumlah kendala yang perlu segera ditindaklanjuti. Salah satunya berkaitan dengan kemampuan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan kehidupan berasrama.

Dari data terbaru, sebanyak enam siswa jenjang SMP diketahui mengundurkan diri. Sejumlah siswa disebut mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah serta tidak kuat berada jauh dari orang tua.

Meski demikian, siswa yang mengundurkan diri tetap diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pendidikan. Sekolah Rakyat tidak menahan siswa yang memilih untuk berhenti mengikuti program.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pembelajaran, pengasuhan, kehidupan siswa di asrama, hingga koordinasi antarpetugas.

“Evaluasi juga membahas pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana serta untuk respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program,” kata Hari Wuryanto.

Menurut Hari, evaluasi menjadi bagian penting karena Sekolah Rakyat merupakan program yang masih relatif baru. Setiap persoalan yang muncul di lapangan perlu segera diketahui agar dapat dicarikan solusi.

“Program kita ini sudah berjalan mulai Agustus, September, dan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini kita evaluasi supaya secepat mungkin dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi, sehingga kita bisa memberikan solusi. Karena kita punya keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya,” ujar Hari.

Ia menegaskan keberhasilan program membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang kuat antara seluruh unsur yang terlibat, termasuk tenaga pendidik, wali asuh, dan petugas lainnya.

“Karena ini juga program baru, program strategis nasional, ini harus sukses. Dan untuk sukses itu butuh upaya yang luar biasa. Salah satunya adalah evaluasi. Ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Penjaringan Siswa Terus Dilakukan

Di sisi lain, Pemkab Madiun masih melakukan penjangkauan terhadap calon siswa untuk memenuhi kuota yang tersedia.

Dinas Sosial melakukan penjaringan melalui jaringan pemerintah hingga tingkat kecamatan dan desa. Calon siswa yang memiliki kerentanan sosial akan dianalisis berdasarkan kondisi di lapangan dan tidak hanya mengandalkan data desil.

Langkah tersebut dilakukan agar anak-anak dari keluarga yang membutuhkan tetap memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, saat pembukaan MPLS pada Juli 2026, sebanyak 260 siswa dari keluarga prasejahtera ditetapkan mengikuti Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Program tersebut memberikan pendidikan sekaligus kebutuhan tempat tinggal siswa dengan dukungan pemerintah.

Tenaga Pendidik dan Fasilitas

Dari sisi tenaga pendidik, saat ini terdapat 34 guru yang didatangkan dari pemerintah pusat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, terdapat 50 wali asuh serta enam tenaga lainnya.

Jumlah tenaga tersebut masih akan dievaluasi sesuai kebijakan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penyesuaian tenaga antarsekolah rakyat.

Sementara itu, sejumlah gedung utama Sekolah Rakyat telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, masih terdapat fasilitas yang dalam tahap penyelesaian maupun pengadaan dari pemerintah pusat.

Pemkab Madiun memastikan evaluasi akan dilakukan secara berkala agar berbagai kendala yang muncul dapat segera ditangani dan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan program. (Rie)