MADUTV, PROBOLINGGO – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendorong perluasan cakupan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di bawah Kementerian Agama agar dapat menjangkau lebih banyak perguruan tinggi Islam, termasuk Ma’had Aly yang hingga kini belum banyak terakomodasi dalam program tersebut.
Hal itu disampaikan Dini saat kegiatan reses dan sosialisasi di Aula Bin Hasan, Pondok HATI, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Minggu (2/8/2026).
Terkait penyelenggara Program KIP Kuliah Kementerian Agama, legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo) itu menjelaskan bahwa program tersebut telah dijalankan melalui sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta.
Di Kabupaten Probolinggo, kata Dini, terdapat dua perguruan tinggi swasta yang telah menjadi penyelenggara Program KIP Kuliah, yakni Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong dan Institut Ahmad Dahlan (IAD) Probolinggo. Sementara untuk perguruan tinggi negeri, mahasiswa dapat mengakses program tersebut melalui Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, UIN Jember, UIN Malang, maupun UIN lainnya.
“Di bawah naungan Kementerian Agama, KIP ini ada universitasnya. Kalau untuk di Kabupaten Probolinggo ada UNZAH Genggong, ada Institut Ahmad Dahlan (IAD) Probolinggo. Untuk kampus negeri bisa di UIN Surabaya, UIN Jember, UIN Malang, dan UIN mana pun juga bisa,” kata Dini.
Meski demikian, Dini mengakui masih banyak Ma’had Aly, khususnya di Kabupaten Probolinggo, yang belum masuk sebagai penyelenggara Program KIP Kuliah.
Menurut dia, persoalan tersebut saat ini masih menjadi pembahasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, khususnya pada bidang yang membidangi pendidikan pesantren.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal pembahasan tersebut agar Ma’had Aly memiliki peluang lebih besar untuk bergabung dalam skema Program KIP Kuliah.
“Ke depannya setelah Ditjen Pesantren ini, saat ini masih dalam pembahasan, tapi yang akan datang kami akan perhatikan untuk Ma’had Aly dan sebagainya,” ujarnya.
Dini juga membenarkan bahwa masih banyak Ma’had Aly di Kabupaten Probolinggo yang belum terakomodasi dalam program tersebut. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan rapat kerja bersama Kementerian Agama untuk mencari solusi.
“Insyaallah ke depannya kami sedikit demi sedikit membenahi dan melakukan rapat-rapat kerja dengan Kementerian Agama, utamanya untuk kepentingan itu,” pungkasnya. (Gus)
