TULUNGAGUNG, JATIM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Tulungagung menggelar aksi damai di depan tiga kantor birokrasi, yakni Kantor Agraria Tata Ruang/Nomor Barang Properti (ATR/BPN) Tulungagung, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung, dan Kejaksaan Negeri Tulungagung pada tanggal 7 Februari 2024.
Dalam aksinya, AMPUH Tulungagung menuntut kejelasan terkait Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan rekrutmen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diharapkan lebih transparan. Mereka berharap agar proses rekrutmen BPK dilakukan secara adil dan terbuka, tanpa adanya praktik-praktik nepotisme atau korupsi.
Para peserta aksi berhasil ditemui oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Tulungagung dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung. Massa aksi secara langsung berdialog dengan Kepala ATR/BPN Kabupaten Tulungagung, Feri.
Sekretaris Dewan Kabupaten Tulungagung menyatakan kesiapannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengkomunikasikannya ke pihak terkait di tingkat legislatif. Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kabupaten Tulungagung, Feri, memberikan tanggapan positif terhadap tuntutan transparansi dan bersedia membahas lebih lanjut masalah yang disampaikan oleh massa aksi.
Rencananya, hasil dari aksi massa ini akan ditindaklanjuti pada Sabtu malam, di mana pihak-pihak terkait akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas lebih detail permasalahan yang diungkapkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tulungagung.
