KEDIRI, MADUTV – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri menggelar rapat koordinasi dan Peluncuran Peta Kerawanan pada Pilkada 2024 yang dilakukan serentak di Jawa Timur di 38 Kabupaten/Kota termasuk Provinsi, bertempat di salah satu hotel dijalan Jaksa Agung Suprapto Kota Kediri, Minggu (18/8/2024).
Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha mengatakan untuk tingkat kerawanan didalam peta kerawanan terdapat isu-isu yang berasal dari hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.
“Untuk Kota Kediri tingkat kerawanan tergolong kategori kurang rawan ketika dilihat dari demografi, sejarah dan geografis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yudi mengatakan, “Jadi di setiap tahapan akan kita akan munculkan isi-isu itu, dengan harapan nanti kami sebagai pengawas ataupun dari masyarakat bisa mengetahui dan melakukan pencegahan dini, ketika ada potensi-potensi semacam pelanggaran,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, untuk isu-isu yang krusial tetaplah pada tahapan kampanye seperti perusakan Alat Peraga Kampanye (APK), money politik serta sengketa asal peserta pemilu.
“Dengan adanya peta kerawanan ini, harapan kami bisa melakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dari kondisi itu, pihaknya akan terus menggandeng seluruh stakeholder demi mensukseskan gelaran setiap 5 tahunnya.
“Antara lain pihak kepolisian yang ada di tingkatan kelurahan seperti babinkamtibnas serta TNI yang ada di kelurahan yakni Babinsa,” tutup Yudi.
Ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kota Kediri Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H), Suhartono mengatakan jika indikator dari pemetaan potensi kerawanan terdiri dari adanya sengketa proses pemilihan, materi kampanye SARA di tempat umum, pelanggaran saat pemungutan suara, money politic, iklan kampanye diluar jadwal.
Lalu adanya pemilih tak memenuhi syarat terdaftar di DPT, adanya pemilih memenuhi syarat namun tak terdaftar di DPT, adanya penduduk potensial namun tak memiliki ktp elektronik, adanya pembagian sembako saat kampanye dari salah satu paslon, pengrusakan APK, adanya bencana alam dan potensi pelanggaran paslon.
Suhartono, Komisioner Bawaslu Kota Kediri menegaskan, berdasarkan hasil Pemetaan Kerawanan tersebut, pihaknya berupaya dengan melakukan penguatan kapasitas bagi jajaran Pengawas Pemilu melalui Supervisi dan Monitoring secara intensif, Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Kediri, Mengoptimalkan koordinasi bersama antara Pengawas dan Penyelenggara Pemilihan serta Sentra Gakkumdu.
“Lalu memberikan imbauan setiap tahapan dan sub tahapan kepada peserta Pemilihan dan Pemangku Kepentingan lain seperti Pemerintah Daerah, ASN/TNI/POLRI serta memperluas cakupan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan memfokuskan diseminasi informasi pada tema-tema tertentu seperti Anti Politik Uang,” imbuh Suhartono.(Ef)
