BLITAR, MADUTV – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipastikan mengalami pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp2,815 triliun pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tertanggal 23 September 2025 Nomor S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Jatim turun dari Rp11,4 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp8,8 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mencari solusi atas berkurangnya alokasi dana transfer pusat itu.
Salah satu opsi yang diajukan Khofifah adalah menaikkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari 3 persen menjadi 10 persen.
“Jadi dana bagi hasil cukai dan industri, khususnya tembakau, saya minta jangan 3 persen Pak, kasih kami 10 persen. Jadi andai misalnya dana transfer daerahnya itu berkurang, tapi DBHCHT kami dinaikkan dari 3 persen menjadi 10 persen,” ujar Khofifah, Rabu (8/10/2025).
Menurut Khofifah, peningkatan porsi DBHCHT bisa menjadi solusi konkret untuk menutupi dampak pemotongan dana transfer pusat. Dengan kenaikan tersebut, kebutuhan fiskal daerah diharapkan masih dapat terpenuhi.
“Itu kira-kira untuk bisa memenuhi kebutuhan kekuatan kota relatif ya, masih bisa ter-cover,” imbuhnya.
Diketahui, Provinsi Jawa Timur menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp3,57 triliun pada tahun 2025, jumlah terbesar secara nasional. Karena itu, Khofifah meyakini jika persentase pembagian dinaikkan, maka tekanan akibat pemotongan dana transfer pusat bisa direduksi secara signifikan.
“Kita diskusi sangat terbuka dan santai. Beliau (Menkeu) berkenan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan saya bersyukur juga karena asosiasi pemerintah provinsi diundang dalam pembahasan ini,” kata Khofifah. (Suk)
