MADUTV, BLITAR – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin memilih untuk fokus mengawal jalannya program-program pembangunan strategis di tingkat akar usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh bantuan dan proyek infrastruktur berbasis masyarakat berjalan efektif serta tepat sasaran.
Mengenai aksi unjuk rasa terkait Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang berlangsung di depan kantor pemerintahan, Wali Kota Blitar menanggapinya dengan santai. Menurutnya, menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara.
“Saya tadi paripurna, memang di depan saya lihat ada demo, tetapi persisnya saya kurang memahami karena sudah terjadwal untuk meninjau langsung program pembangunan di masyarakat. Soal unjuk rasa itu hak teman-teman, nanti kita lihat apa yang dipersoalkan,” ujar Wali Kota Blitar saat ditemui di lokasi peninjauan.
Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu menegaskan, prioritas utamanya saat ini adalah memastikan tata kelola pemerintahan dan kinerja daerah berjalan maksimal. Pihaknya tak hanya memantau proyek fisik, tetapi juga menyisir penyaluran bantuan sosial seperti beras dari Bapanas, Rastrada, hingga distribusi telur untuk ibu hamil guna menekan angka stunting.
Dalam agenda turun lapangan tersebut, Wali Kota Blitar meninjau pelaksanaan program Karya Mas di Kelurahan Tanggung dan Kelurahan Ngadirejo. Program yang merupakan transformasi dari program pemberdayaan masyarakat terdahulu ini mengusung konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan pendampingan Pemkot Blitar.
“Karya Mas ini direncanakan, dilaksanakan, hingga dilaporkan sendiri oleh masyarakat. Tahun ini mencakup sekitar 300 titik infrastruktur dan diperkirakan menyerap hingga 3.000 tenaga kerja lokal. Dampaknya langsung dirasakan warga,” jelasnya.
Bahkan, di sela-sela peninjauan, Wali Kota Blitar menyempatkan diri ikut memegang alat pertukangan bersama para pekerja setempat.
Selain Karya Mas, Pemkot Blitar juga memfokuskan perhatian pada penanganan banjir dan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk RTLH, Pemkot Blitar menargetkan perbaikan lebih dari 1.000 unit rumah warga kurang mampu pada tahun ini melalui kolaborasi APBD dan bantuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Saat ini yang sudah mendapatkan persetujuan (approval) sekitar 300-an unit dan proses survei dari pusat masih terus berjalan. Kami dorong terus agar pencapaiannya bisa melampaui 1.000 unit tahun ini,” tegasnya.
Sementara ditemui secara terpisah, Ketua Persatuan Catur Indonesia (Percasi) M Triyanto secara terbuka menyampaikan keprihatinannya atas fenomena ‘jeruk makan jeruk’ yang terjadi di ruang komunikasi publik Pemkot Blitar.
Menurut Trijanto, kehadiran Plt Ketua KONI yang nota bene seorang Wakil Wali Kota dalam memimpin demonstrasi ke kantornya sendiri adalah cerminan dari kegagalan komunikasi internal.
“Ini sangat lucu ya. Wakil Wali Kota itu kan dari rumpun eksekutif, lalu datang ke Balai Kota mendemo institusinya sendiri. Ini tanda ketidakcakapan dan kegagalan masuk dalam ruang komunikasi secara baik,” tutup Trijanto. (Suk)
