Tanah Kas Desa Terbit Sertifikat Hak Milik Atas Nama Oknum Pegawai Kejaksaan Negeri Pamekasan, Diduga Ulah Mafia Tanah

9852

PAMEKASAN, MADUTV – Diduga akibah ulah mafia tanah, badana pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan, Jawa timur, Rabu (8/05/2024), menerbitkan sertifikat Tanah Kas Desa (TKD) Majungan, Kecamatan Pademawu menjadi hak milik oknum pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Awal mula tanah tersebut berstatus TKD dari tahun 1986 dan keluar sertifikat di tahun 1999. Namun pada 2015 ada pengalihan hak sebagian tanah kas desa itu di sisi timur dengan luas 10. 275 dengan terbit sertifikat hak milik oknum pegawai Kejari di tahun 2016.

Kepala Desa Majungan, Subahnan selaku penggugat mengatakan dirinya menggugat ke Pengadilan Negeri Pamekasan terkait pengembalian tanah percaton atau tanah milik negara yang di klim milik peribadi kerena terbit sertifikat.

Kepala Desa menduga ada dugaan pemalsuan warkah sebagian tanah TKD yang dialihkan, karena tanda tangan Kepala Desa dan para saksi yang saat ini masih hidup juga dipalsukan.

“Yang saya gugat pembeli Nurrahman, pegawai Kejari Pamekasa, Notaris dan BPN Pamekasan karena tidak sesuai dengan prosedur. Kami menduga ada mafia tanah yang bermain dalam pengalihan tanah kas desa ini,” ucap Subahnan.

Sementara kuasa hukum penggugat, Tajul Arifin mengatakan, untuk bukti bahwa tanah itu milik kas desa sudah ada dan masih proses persidangan lanjutan di Pengadilan.

“Kami akan berupaya tanah itu harus kembali ke Desa. Karena itu semestinya milik negara atau plat merah bukan pribadi,” kata Tajul Arifin usai mendampingi pemantauan lokasi bersama pihak Pengadilan Negeri Pamekasan.

Pihaknya menduga ada mafia tanah di kasus tumpang tindih tanah kas desa yang di sertifikat hak milik perorangan.

“Saya menduga ini ulah mafia tanah,” terangnya.

Selain itu, menurut keterangan BPN Pamekasan pemasangan patok pembatas tanah Nurahman dengan tanah kas desa itu tidak dilakukan oleh pihak instansi.

“Pemsangan patok itu saya tidak merasa dan tidak tahu. Pembatas itu bukan dati BPN,” kata Herman, petugas BPN Pamekasan.

Mentri ATR/BN RI, Agus Harimurti Yudhoyono saat laporan hasil kerja di hadapa Presiden dalam mengungkap mafia tanah di Jatim dan Sulawesi pihaknya akan terus membrantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara hingga milliaran rupiah.

“Izin bapak Presiden, Kami melaporkan program gebuk-gebuk mafia tanah akan kami terus berantas,” terang Agus Harimurti Yudhoyono, beberapa waktu lalu di Jakarta.(Riz)