Madiun – Pekan Panutan SPT Tahunan dan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diselenggarakan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (9/3). Hadir pada kesempatan tersebut anggota Komisi V DPR RI Dapil 8 Jawa Timur Soehartono, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, anggota Forkopimda Kabupaten Madiun, Perwakilan Kanwil DJP Jawa Timur II, jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun serta sejumlah wajib pajak.
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia menjadi kunci utama dalam peningkatan pendapatan pajak di Kabupaten Madiun. Hal tersebut diungkapkan Bapak Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Beliau berharap setelah pemberdayaan jalan, maka ekonomi juga jalan, pasti pajaknya akan meningkat, akan tetapi bagi pihak pihak wajib pajak yang memang sudah melebihi nishobnya harus tertib pajak
Menurut Bupati Madiun perlu pemahaman yang lebih pada masyarakat bahwa pajak merupakan salah satu hal yang harus kita bayarkan sebagai penghuni di suatu daerah. Wajib pajak dipermudah dengan adanya penghapusan denda, dan toleransi apabila memang tidak bisa membayar.
Perlu di ketahui, dari potensi UMKM 21.000 , di Kabupaten Madiun hanya memenuhi 3.000 saja. Banyak dari pelaku UMKM yang enggan untuk mendaftarkan P-IRT dan Halal, hal ini dikarenakan salah satu syaratnya adalah kepemilikan NPWP.
Bupati Madiun berharap sosialisasi tentang pajak tidak hanya menggunakan media sosial saja, tetapi perlu turun lapangan langsung untuk memberikan pengarahan kepada seluruh lapisan masyarakat dan menyadarkan wajib pajak.
Sebagai Perwakilan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur II, Suprapto menjelaskan, UMKM yang omsetnya hanya 500 juta kebawah pajaknya 0. Jadi harusnya mengurus NPWP tidak masalah. Sehingga punya NPWP belum tentu harus bayar pajak. (red)
