BLITAR, MADUTV – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar Beky Herdihansah, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar, menerima kritik tajam terkait kinerja dan pengelolaan dana hibah yang disalurkan untuk persiapan dan pelaksanaan Porprov IX.
Kontingen Kabupaten Blitar menghadapi kemunduran yang signifikan dalam pencapaian medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX, dengan perolehan 19 medali emas, 22 perak, dan 43 perunggu. Prestasi ini menurun dibandingkan tahun lalu, dimana Kabupaten Blitar berhasil menduduki posisi ke-8, usai berhasil meraih 27 medali emas, 23 perak, dan 39 perunggu.
Pada tahun 2025, dana hibah yang diterima KONI mencapai Rp 2,7 miliar, yang Rp 1,6 miliar di antaranya dialokasikan untuk event ini. Sementara pada tahun sebelumnya, dana hibah yang diberikan hanya sebesar Rp 1,3 miliar.
Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), Mohammad Trijanto mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya posisi rangkab jabatan yang dipegang Wabup Beky bisa berpotensi tumpang tindih, dan harus diwaspadai.
“Posisi rangkap jabatan yang dipegang oleh Wabup Beky harus diwaspadai. Mekanisme pengelolaan dana hibah berpotensi tumpang tindih, yang dapat menciptakan standar ganda,” ujar M. Trijanto, Kamis (10/7/2025).
Trijanto juga menegaskan, prestasi yang menurun dengan anggaran yang meningkat dan jabatan rangkap, adalah sinyal bahaya yang perlu diperhatikan.
“Ini bukan sekadar kemerosotan peringkat KONI Kabupaten Blitar di Porprov Jatim 2025, tapi juga cermin rusaknya tata kelola olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi meritokrasi, integritas, dan profesionalisme,” tegasnya.
Lebih lanjut, Trijanto menekankan bahwa olahraga seharusnya menjadi arena kejujuran dan kerja keras.
“Jika dikelola dengan manipulasi dan kepentingan politik, yang terkorbankan bukan hanya medali, tetapi juga masa depan para atlet dan juga kepercayaan publik,” pungkas Trijanto. (Suk)
