Sleman – Cara berkomunikasi pemerintah terkait kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax perlu diperbaiki. Hal ini disampaikan salah seorang pengamat ekonomi sekaligus Direktur Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto. M.phil. Ph.d, saat ditemui di ruang kerjanya.
Kenaikan harga Pertamax menurut Akbar sebenarnya masih bisa dihitung wajar akibat kenaikan harga minyak dunia. Tetapi, menurut Akbar kekurangan pemerintah adalah ketidaktepatan mengelola psikologis masyarakat akibat kebijakan ini. Yaitu karena cara menyampaikan beberapa statemen yang menurut Akbar tidak tepat. Misalnya di saat kebijakan ini dibuat, berkembang informasi dari pemerintah akan menaikkan gaji direksi pertamina, belum lagi ada pejabat yang menyampaikan harga Pertalite juga akan turut naik. Dua hal ini membuat dugaan tersendiri bagi masyarakat.
Psikologi yang tidak terkelola menyebabkan terjadi ketidakpercayaan sehingga muncul gelombang perpindahan pemakaian dari pemakai Pertamax menuju ke Pertalite. Di beberapa SPBU terpantau bagian yang melayani BBM jenis Pertalite pengunjung antri hingga jalan. Sedangkan di sisi lain bagian yang melayani BBM jenis Pertamax terlihat sepi, bahkan kosong.
Akbar berharap pemerintah ketika mengambil kebijakan krusial dan menyangkut kebutuhan masyarakat harus diimbangi dengan pengelolaan psikologi masyarakat. Hal itu agar pesan yang disampaikan mampu dipahami masyarakat secara tepat. (red)
