Pamekasan – DPC Partai Demokrat Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa timur, menolak wacana pemerintah atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Hal itu ungkapkan, Ismail Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan secara tegas menolak terhadap wacana kenaikan BBM subsidi karena dinilai akan membebani masyarakat ditengah pemulihan perekonomian yang belum pulih, pasca pandemi Covid-19.
Menurut Ismail, kenaikan BBM juga akan berdampak pada kenaikan bahan pokok dan sembako lainnya. Sebab, akomodasi transportasi juga akan mengalami kenaikan.
“Kami fraksi Demokrat DPRD Pamekasan secara tegas menolak wacana pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi . Apalagi sejak beberapa bulan terakhir harga kebutuhan pokok di pasar banyak yang naik,” kata Ismail, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, Rabu (24/08/2022).
Langkah pemerintah mencabut subsidi tanpa melihat kondisi dan kemampuan masyarakat di tingka daerah, khususnya di pelosok yang menggunakan BBM jenis Pertalite untuk transportasi kendaraan bermotor akan menambah sengsara di tengah pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Kata Ismail, langkah itu juga berpotensi berdampak pada peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Irwan Fecho berteriak menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Penolakan tersebut disampaikan saat memberikan pandangan Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.
Jokowi juga sudah memberikan sinyal kenaikan harga BBM. Namun ia meminta kebijakan itu diputuskan hati-hati karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.(riz)
