Bupati Sidoarjo Bahas Data Desa Presisi dengan Dirjen Otoda Kemendagri untuk Kemajuan Tata Kelola Pemerintah Daerah
SIDOARJO – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dr. Akmal Malik, M.Si, memperkenalkan Data Desa Presisi (DDP) berbasis webgis kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor, S.IP, dan seluruh pejabat Sidoarjo pada Kamis (30/3). Dalam kunjungan kerjanya, Akmal Malik membahas pentingnya penggunaan DDP untuk kemajuan tata kelola pemerintah daerah dalam forum dialog tata kelola pemerintah daerah berbasis data desa presisi yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
Dirjen Otoda Kemendagri RI menyampaikan bahwa data yang akurat menjadi acuan penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah. Data Desa Presisi, yang diukur dari berbagai aspek seperti kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat, akan memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. DDP diperoleh melalui konsep dan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM), yang memastikan tingkat akurasi dan ketepatan data yang tinggi.
Akmal Malik mengungkapkan bahwa DDP telah digunakan di Provinsi Sulawesi Barat, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai perancang DDP. Ia juga merekrut warga dusun untuk melakukan sensus dan menerbangkan drone dalam memetakan kondisi wilayah. Setelah data terkumpul, enumerator atau petugas sensus dari warga dusun memastikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah desa.
Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor, menyambut baik keberadaan DDP dan sejalan dengan pandangan Dirjen Otoda Kemendagri RI. Menurutnya, semakin detail data yang dimiliki, semakin mudah permasalahan dipecahkan. Dengan peta yang baik, program dapat dieksekusi dengan tepat sasaran. “Ini mungkin menjadi salah satu instrumen yang harus kita punya, instrumen dimana peta masyarakat, kondisi masyarakat baik secara ekonomi maupun kependudukan dapat kita ketahui dengan jelas sehingga intervensi kabupaten dapat cepat dan merata,” ujarnya.
