Surabaya – Suara harapan ratusan warga yang mengenakan seragam putih Presidium Surat Ijo Bersatu (PRESISI) menggema di depan Balai Kota Surabaya. Gabungan mahasiswa, buruh, dan warga pemilik tanah Surat Ijo bersatu dalam unjuk rasa damai, mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap permasalahan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL).
Dalam aksi yang menghadirkan keragaman suara ini, mereka bersatu dalam tuntutan yang jelas: menginginkan Surat Ijo dapat diubah menjadi sertifikat hak milik (SHM). Seorang tokoh penting dalam PRESISI, Mulyadi, mengungkapkan bahwa HGB yang diterapkan di atas HPL memiliki cacat hukum dan administrasi. Dia dengan tegas menyuarakan keyakinannya bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya ditegakkan.
Lebih jauh, Mulyadi menjelaskan bahwa HPL merupakan aset tanah negara. Dengan dasar ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menyewakan atau memperjualbelikan tanah yang dimaksud. Dalam semangat menjaga keadilan dan integritas hukum, warga PRESISI merasa perlu untuk bersatu dan membawa permasalahan ini ke permukaan.
Koordinator aksi, Saleh Alhasni, berbicara dengan penuh semangat tentang determinasi para demonstran. Ia menyampaikan rasa kekecewaannya karena rencana pertemuan dengan Wali Kota Eri Cahyadi belum terealisasi. Meskipun demikian, Saleh dengan tegas menyatakan bahwa ia membuka peluang positif. Saat berdialog dengan pihak Pemkot, mereka diberi jaminan akan mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Keyakinan akan tercapainya dialog yang bermakna menjadi sumber inspirasi bagi para peserta aksi.
Dalam suasana yang terasa optimis, aksi damai ini menjadi bukti konkret kekuatan solidaritas masyarakat Surabaya dalam menghadapi permasalahan yang bersifat fundamental. Semangat untuk mencari solusi bersama dan mengawal proses hukum dengan integritas tinggi sangat terasa dalam setiap langkah yang diambil oleh warga PRESISI. Meskipun tantangan mungkin besar, semangat kebersamaan dan tuntutan akan keadilan menjadi pendorong utama dalam langkah mereka menuju perubahan yang lebih baik.
