Connect with us

Hukum dan Ham

Polisi Ungkap Kasus Prostitusi Anak di Apartemen

Diterbitkan

pada

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Azis Andriansyah (tengah) menunjukkan barang bukti kasus prostitusi anak saat konferensi pers di Mapolrestro Jakarta Selatan, Rabu (13/10/2021). Sihol Hasugian.

Jakarta – Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus prostitusi daring (online) dan eksploitasi terhadap dua anak di sebuah apartemen di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Azis Andriansyah, Rabu, mengatakan, pihaknya menangkap lima pelaku, yakni AM (36), CD (25), FH (18), AL (19) dan DA (19).

“Peristiwa ini pada tanggal 4 Oktober 2021. Melibatkan korban dua anak dengan umur 16 tahun. Perkiraan kelas 2 SMA, masih di bawah umur,oleh lima orang pelaku,” kata Azis.

Azis mengatakan, dugaan tindak pidana tersebut terungkap bermula dari adanya laporan masyarakat kepada Polres Metro (Polrestro)
Depok, Jawa Barat.

Kemudian, Polrestro Depok berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah penyelidikan, petugas mengetahui bahwa korban berada di sebuah apartemen di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Akhirnya terdeteksi, si anak berada di salah satu apartemen di wilayah Jaksel. Kemudian terlaksana penyelidikan dan ternyata anak tersebut menjadi korban prostitusi ‘online’. Eksploitasi secara seksual maupun ekonomis sebagai seorang anak,” kata Azis.

Azis menambahkan, awalnya pelaku mengajak korban secara perkawanan bermodus pacaran hingga menjajakan mereka secara daring dengan iming-iming uang. “Kemudian iming-imingi dengan uang sehingga anak-anak yang masih di bawah umur tersebut rentan terpengaruh dan akhirnya mau terjajakan secara daring,” kata dia.

Kelima pelaku yang ditangkap memiliki peranan masing-masing dalam kasus tersebut. Tersangka AM (36) berperan selaku penyewa apartemen dan menampung korban, CD (25) selaku pengantar jemput korban, FH (18), AL (19) dan DA (19) selaku penjual korban secara daring.

Atas perbuatannya, para pelaku terjerat Pasal 88 Jo 76 (1) atau Pasal 83 Jo 76 (f) atau Pasal 81 JO 76 (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 2 Ayat (1) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. (Antara/smh)

Continue Reading
Advertisement

Hukum dan Ham

Petugas Bongkar Bangunan Liar di Jalur Objek Wisata Palabuhanratu

Diterbitkan

pada

Personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berdiri di lahan milik negara tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Rabu (28/10). (Antara/Aditya Rohman)

Sukabumi, Jabar – Petugas keamanan gabungan yang berasal dari berbagai unsur melakukan pembongkaran secara paksa terhadap sejumlah bangunan liar. Bangunan liar tersebut berdiri di sepanjang jalur menuju objek wisata Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.

“Tindakan tegas berupa pembongkaran sejumlah bangunan liar ini karena pemiliknya tidak mengindahkan teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak tiga kali untuk membongkar sendiri bangunan ilegal tersebut,” kata Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Dodi Rukmanto kepada wartawan, Rabu.

Pantauan di lokasi, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri serta unsur pemerintahan lainnya langsung melakukan pembongkaran. Oknum pemilik bangunan liar itu seakan “menantang” petugas karena nekat mendirikan bangunan semipermanen. Seperti, warung, tempat beristirahat maupun bale-bale yang jaraknya berdekatan dengan kantor/markas lembaga penegak hukum. Seperti, di depan gedung Pengadilan Agama hingga markas Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

Menurut Dodi, sebelum adanya pembongkaran, pihaknya sudah memberikan teguran secara tertulis dan lisan kepada pemilik bangunan ilegal itu untuk segera membongkar hingga batas waktu yang telah menjadi ketetapan. Setelah batas waktu bangunan liar itu masih tetap tidak pemilik bongkar. Maka pihak tim gabungan melakukan antisipasi adanya penolakan, langsung melakukan pembongkaran. Tidak memberikan toleransi kepada pemilik bangunan.

“Dalam melakukan pembongkaran tersebut tentunya kami tidak semena-mena. Tetap menjaga harta benda yang berada di dalam bangunan itu tidak rusak. Selama pembongkaran ini, kami pun meminta pemiliknya untuk membantu dan menyaksikannya,” katanya lagi.

Dodi mengatakan dasar pembongkaran sesuai peraturan daerah setempat. Hal tersebut karena bangunan ilegal itu berada di atas tanah milik pemerintah, tanpa izin, menyebabkan kekumuhan. Keputusan ini sebagai antisipasi adanya oknum lainnya yang ikut mendirikan bangunan secara ilegal.

Tidak hanya di Jalan Jenderal Sudirman, penertiban pun terlaksana di beberapa titik sekitar objek wisata yang masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Seperti, pembongkaran lapak pedagang yang berada di atas trotoar Pasar Palabuhanratu khususnya yang di depan yang di trotoar.

Selanjutnya, di sekitar muara tepatnya di Desa Citepus, pembongkaran bangunan liar selain melanggar aturan, juga mengganggu arus lalu lintas. Parahnya banyak pengendara gunakan untuk memarkirkan kendaraannya. Baik sepeda motor maupun mobil, sehingga akibatnya rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam menegakkan peraturan ini, awalnya lebih kepada edukasi agar tidak menanfaatkan lahan atau tanah milik Pemkab Sukabumi yang bukan peruntukannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendirian bangunan. (Antara/aar)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: