MADUTV, KEDIRI – Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Pemerintah melalui peningkatan Gizi terhadap Santri/Pelajar dan Masyarakat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) targetkan ribuan titik SPPG untuk mendukung program prioritas Nasional melalui sektor kesehatan dan pangan.
Tak tanggung tanggung setidaknya ada 1000 titik yang ditargetkan PBNU untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru Indonesia.
Pendirian ini untuk memastikan akses gizi optimal bagi masyarakat dan kaum santri.
Dari target itu setidaknya PBNU optimis bisa memaksimalkan potensi dan Sumber Daya yang ada sehingga digelar peresmian SPPG NU dan Business Matching Supply Chain Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di area Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Selasa (14/04/2026).
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menjelaskan bahwa saat ini telah ada lebih dari 250 SPPG yang telah beroperasi. Kehadiran SPPG ini merupakan bagian dari komitmen PBNU dalam mengawal kualitas sumber daya manusia secara inklusif.
”Kami menargetkan lebih dari 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Lirboyo sendiri, dengan jumlah santri mencapai 52 ribu, idealnya dibutuhkan 15 hingga 20 SPPG. Saat ini baru dua yang berjalan, dan kami sedang mendorong akselerasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah enam unit lagi dalam waktu dekat,” ungkap Gus Yahya.
Sejauh ini untuk SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur distribusi makanan, tetapi juga diharapkan menjadi simpul-simpul strategis bagi inisiatif ketahanan pangan masyarakat di tingkat lokal.
Dukungan Pemerintah Kota Kediri juga tampak dengan hadirnya Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin (Gus Qowim) yang menyambut hangat langkah besar PBNU. Ia menilai keberadaan SPPG di Kota Kediri, khususnya di lingkungan pesantren, sangat sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam menjemput cita-cita Indonesia Emas 2045.
”Pemkot Kediri sangat mendukung. Tadi ada hal menarik, masyarakat ternyata sudah sangat sadar akan pentingnya gizi. Jika ada menu yang kurang sesuai, mereka langsung melapor. Ini membuktikan bahwa edukasi gizi mulai berhasil, dan tugas kita adalah memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang,” tutur Gus Qowim.
Selain fokus pada gizi, kegiatan di Ponpes Lirboyo ini juga mencakup aspek pemberdayaan ekonomi melalui business matching. Program MBG yang dikelola melalui unit usaha NU ini terbukti membawa dampak ekonomi yang luas.
Dimana Program ini setidaknya telah melibatkan sekitar 1,2 juta masyarakat yang bekerja di sektor SPPG di seluruh Indonesia.Dengan adanya penandatanganan perjanjian layanan perbankan syariah antara PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan SPPG Lirboyo sebagai upaya penguatan literasi keuangan di lingkungan pesantren. Hingga saat ini, penerima manfaat dari program gizi ini telah mencapai angka 62 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergi
bagi Tokoh Bangsa untuk juga hadir secara langsung dan menjadi saksi dalam mendukung Program Prioritas Nasional seperti
Ketua Tim Koordinasi dan Akselerasi Program MBG Alissa Wahid, Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, serta jajaran dari Lingkup OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) yang dipimpin oleh Dicky Kartikoyono.
Dari jajaran ulama, hadir Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil (Gus Ab) dan Rais Syuriah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Qodir, beserta para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo.
Sejauh ini juga dilakukan peresmian 27 unit SPPG tahap ke-5 secara serentak, termasuk unit SPPG yang ada di Kota Kediri yaitu Mojoroto Lirboyo 3 sehingga PBNU optimis bahwa pesantren akan menjadi pilar utama dalam memerangi masalah gizi dan memperkuat ekonomi kerakyatan di masa depan.
Sementara itu Ismirani.S Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri mengapresiasi kegiatan tersebut dan merasa bangga dapat menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Ekosistem Pesantren melalui Program FEBIS dan SAKINAH di Pondok Pesantren Lirboyo.
“Ini sebagai wujud nyata sinergi berbagai pihak dalam mendukung program prioritas pemerintah. Melalui kolaborasi bersama PBNU, Badan Gizi Nasional, serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah, OJK Kediri berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan santri dan pelaku usaha pesantren, tetapi juga memperkuat akses pembiayaan, mendorong pengembangan usaha yang sehat dan berkelanjutan, serta menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,”tandasnya kepada Jurnalis di Kediri. (Ef)
