Banyuwangi – Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali mulai dberlaku di Banyuwangi. Pengetatan akses masuk Banyuwangi, penutupan sementara mal, dan destinasi wisata menjadi keputusan pemerintah setempat. Sejumlah kebijakan lain dilakukan demi meminimalkan potensi penyebaran Covid-19. Khususnya di Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.
Pada hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat Sabtu lalu (3/9), Bupati Ipuk Fiestiandani melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik. Selain Ipuk, sidak juga terlaksana oleh jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi. Meliputi Kapolresta Banyuwangi, AKBP Nasrun Pasaribu, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Inf) Yuli Eko Purwanto, Danlanal Banyuwangi Letkol (P) Eros Wasis. Selain itu, anggota DPRD Marifatul Kamila juga ikut serta melakukan sidak Sabtu malam tersebut.
Sasaran pertama sidak kali ini adalah Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Ketapang. Pelabuhan ini tim sidak pilih sebagai tujuan sidak, lantaran merupakan pintu masuk Pulau Jawa dari Bali. Setiap penumpang dari kendaraan umum maupun pribadi yang melintas harus melalui pemeriksaan. Mereka melalui pengecekan kelengkapan persyaratan kartu bebas Covid-19 berupa hasil rapid test antigen dan kartu vaksin.
Kapolresta Nasrun mengatakan, pengetatan di Pelabuhan Ketapang dan di seantero Banyuwangi untuk kebaikan kita semua. “Kita tidak ingin PPKM Darurat di Jawa ini, tidak berhasil,” ujarnya.
Dalam pemeriksaan itu sejumlah penumpang tertemukan, yang menuju Jawa tak punya dokumen Rapid Antigen. “Dari hasil temuan di lapangan, ternyata di Bali tidak melakukan pemeriksaan. Sehingga, banyak yang tidak membawa surat tes bisa lolos,” kata Kapolresta.
Danlanal Banyuwangi, Letkol Eros Wasis, berjanji akan melakukan pemeriksaan secara rutin selama pelaksanaan PPKM Darurat di Pelabuhan Ketapang. “Kita akan siagakan pasukan untuk melakukan pemeriksaan secara random. Selain itu, kita juga siapkan vaksinasi bagi warga Banyuwangi yang melintas,” tegasnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan kontrol ketat terhadap pelaksanaan PPKM Darurat di kabupaten The Sunrise of Java ini. “Pengetatan PPKM Darurat ini belum tersosialisasikan dengan baik. Perlu kerja keras lagi untuk menyosialisasikan dan mengontrolnya,” tuturnya. Ipuk juga meminta kepada warga Banyuwangi untuk dapat mematuhi PPKM Darurat.
Selain ke Pelabuhan Ketapang, sidak jugatim lakukan di warung makan dan cafe yang ramai pengunjung. Dalam kesempatan itu, Ipuk mengimbau agar warung makan hanya melayani pesan bungkus (take away) saja. “Bukan tidak boleh berjualan, tapi tidak boleh makan di tempat, bungkus, lalu pulang,” ujar Ipuk di salah satu sentra kuliner Plengsengan. Dalam kesempatan itu juga, Dandim 0825, Letkol Yuli Eko turut mengingatkan pengunjung dan penjual untuk mematuhi aturan PPKM yang telah ditetapkan pemerintah. (me)
