Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengimbau agar pemerintah serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila ingin memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.
“Jika pemerintah akan memperpanjang, maka harus memastikan terlebih dahulu, bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi tepat sasaran. Tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan ini tidak akan efektif. Akan tetap ada orang yang mencoba melanggar prokes karena faktor kebutuhan sehari-hari,” ucap Saleh dalam siaran persnya, Minggu (25/7/2021).
Fakta di lapangan, ungkap Ketua F-PAN DPR ini, menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak belum mendapatkan bantuan sosial. Di tengah evaluasi PPKM yang oleh pemerintah, sebaiknya suara-suara kritis dari berbagai kalangan juga mereka dengar. Pemerintah harus mendengarkan masukan dari ahli epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok masyarakat lainnya.
Masukan tersebut tentu perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM Darurat yang telah terlaksana. Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah yang menstinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya. “Tanpa pemerintah minta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM Darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis. Begitu pula terkait alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang timbul bagi roda perekomian masyarakat,” urai Saleh. Saleh mengaku, tidak mudah bagi pemerintah menentukan kebijakan lanjutan pasca PPKM ini. Ada yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. Ada yang menilai perlu ada perpanjangan, ada yang menilai tidak perlu. Pun ada yang menilai, selain PPKM, sebaiknya ada kebijakan alternatif lain.
“Dari semua itu, ujungnya kembali kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” papar Saleh lagi. Legislator dapil Sumut II menambahkan, subsidi dan bantuan sosial yang ada itu tidak merata ke seluruh Indonesia. Ia mendesak pemerintah agar memberi alasan yang jelas di balik rencana perpanjangan atau pelonggaran PPKM kelak.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang tersedia sudah secara maksimal. Karena itu, perbaikan selalu kita ses sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak,” tutup mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini. (mh/es)
