Jakarta – Perhatian pemerintah terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun. Perhatian tersebut tersampaikan di samping pemerintah berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan. Agenda besar tersebut antara lain, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, yang tetap menjadi prioritas. Hal tersebut Presiden Joko Widodo sampaikan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Tepatnya dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Senin, 16 Agustus 2021.
“Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama,” ujar Presiden.
Pandemi Covid-19 juga telah mengajarkan pemerintah untuk mencari titik keseimbangan. Antara “gas dan rem”, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus merujuk kepada data. Selain itu, juga merujuk kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. “Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat,” imbuhnya.
Pemerintah juga secara konsisten terus memegang teguh tujuan dan arah kebijakan. Meskipun demikian, strategi dan manajemen lapangan harus dinamis. Artinya menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang masyarakat hadapi. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya, harus terlaksana paling lama setiap minggu. Hal tersebut dengan merujuk kepada data terkini.
“Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah. Sering terbaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik. Antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Virusnya selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah. Sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” jelas Presiden.
Pengetatan mobilitas yang tidak bisa terhindar itu, membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak. Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa. Selain itu, Program Kartu Prakerja juga terus pemerintah tingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga semaksimal mungkin pemerintah berikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen
“Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” tegas Kepala Negara. (BPMI Setpres)
