Mendapat Informasi Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan BTS 4G ke Tiga Partai Politik, Menko Polhukam dan Plt Menkominfo Menganggapnya Gosip Politik
Jakarta, 23 Mei 2023 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mahfud MD, mengemukakan pandangannya terkait informasi ihwal dugaan aliran dana dalam kasus korupsi pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G yang diduga mengalir ke tiga partai politik.
Dalam sebuah pernyataan, Mahfud menyatakan bahwa ia telah menerima informasi tersebut beserta dengan daftar nama yang terkait. Namun, Menko Polhukam menegaskan bahwa ia memandang informasi tersebut sebagai gosip politik semata. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan kerja berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.
“Ya, saya juga mendapat berita itu, dengan nama-namanya. Tetapi, saya anggap itu gosip politik. Kami bekerja dengan hukum saja,” tegas Mahfud saat ditemui usai melantik pejabat eselon I Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (23/5/2023).
Menkominfo juga menambahkan bahwa ia telah melaporkan informasi mengenai aliran dana ke partai politik kepada Presiden Joko Widodo. Dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi, Mahfud menegaskan pentingnya melibatkan pihak berwenang, termasuk Presiden, agar langkah-langkah yang diambil dapat mengedepankan prinsip hukum dan keadilan.
Meskipun mengakui adanya informasi tersebut, Mahfud menekankan bahwa penanganan kasus korupsi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan aturan hukum secara adil.
Kasus dugaan aliran dana dalam pembangunan menara BTS 4G ini terus menjadi sorotan publik. Keterlibatan partai politik dalam kasus ini menjadi fokus perhatian, dan masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat mengusut tuntas kasus tersebut serta menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada pihak yang terbukti terlibat.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan telekomunikasi, termasuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti menara BTS. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penanganan kasus dugaan korupsi haruslah dilakukan secara tegas dan adil demi menjaga integritas pemerintah serta kepercayaan publik.
