Blitar – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar hearing bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pertanian dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Anak Nasionalis (GANNAS) di Gedung DPRD Kabupaten Blitar. Hearing kali ini difokuskan pada Surat Edaran (SE) Bupati Blitar tentang Program Gerakan Blitar Menabung dan Program Pembelian Beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tengah menjadi sorotan oleh GANNAS.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Chandra Purnama, menyampaikan bahwa kedua program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki tujuan yang sangat positif. Program Pembelian Beras bagi ASN bertujuan untuk mendukung petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara Program Gerakan Blitar Menabung bertujuan untuk memberikan pendidikan keuangan kepada anak-anak sejak usia dini.
Namun, Chandra Purnama juga mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar dua Surat Edaran Bupati Blitar tersebut segera dievaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.
Ketua Ormas GANNAS, Joko Wiyono, turut memberikan pandangan terkait kedua program tersebut. Ia berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang masih kurang tepat dalam pelaksanaan program, seperti kualitas beras yang belum memadai dalam Program Pembelian Beras bagi ASN di beberapa wilayah. Selain itu, dalam Program Gerakan Blitar Menabung, terdapat laporan tentang oknum guru yang menggunakan uang tabungan siswanya.
Dengan adanya agenda hearing ini, Ormas GANNAS mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk segera memperbaiki sistem kedua program tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam mengakhiri pertemuan, perwakilan dari berbagai pihak sepakat bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan ormas adalah langkah yang positif dalam membangun Kabupaten Blitar yang lebih baik. Semua pihak berkomitmen untuk terus bekerja sama demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.
