Kemenag Usul BPIH Rp105 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah Haji 2024?

staf khusus
staf khusus

Kementerian Agama telah menyampaikan usulan awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1445 H/2024 M kepada Komisi VIII DPR. Usulan tersebut menetapkan rata-rata biaya sebesar Rp105 juta. Namun, ini bukan angka final yang harus dibayar oleh jemaah haji Indonesia.

Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo, menjelaskan bahwa BPIH merupakan total dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji, seperti diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019. Biaya ini bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar oleh jemaah, anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan sumber lain yang sah.

Wibowo Prasetyo menyatakan, “Usulan awal BPIH Rp105 juta oleh Kemenag bukan berarti jumlah tersebut harus langsung dibayar oleh jemaah.” Ia menambahkan, “Biaya yang akan dibayar oleh jemaah haji untuk tahun 2024 masih akan dibahas lebih lanjut. Kami meminta kesabaran dalam menunggu keputusan akhir.”

Proses pembahasan biaya haji ini melibatkan Panitia Kerja (Panja) BPIH, yang dibentuk bersama oleh Komisi VIII DPR dan Kemenag. Ketua Panja BPIH untuk tahun 1445 H/2024 M adalah Moekhlas Sidik, yang akan memimpin rapat pembahasan biaya haji.

Wibowo menjelaskan lebih lanjut, “Panja saat ini sedang bekerja untuk membahas dan mengecek setiap komponen biaya haji. Hasil akhir dari pembahasan ini akan dibawa kembali dalam Rapat Kerja Komisi VIII dan Kementerian Agama untuk disepakati sebagai BPIH 2024.” Setelah itu, kesepakatan tentang biaya haji akan disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Sebagai contoh, proses penetapan BPIH tahun sebelumnya, 1444 H/2023 M, melibatkan serangkaian pembahasan dan peninjauan harga layanan. Hasilnya, rata-rata BPIH yang disepakati adalah Rp90.050.637,26. Dari jumlah tersebut, Bipih yang dibayar oleh jemaah haji tahun 2023 adalah rata-rata Rp49.812.700,26, sedangkan sisanya bersumber dari nilai manfaat.

Jadi, untuk biaya yang harus dibayar oleh jemaah haji pada tahun 2024, masih menunggu hasil kajian dan kesepakatan Panja BPIH, Rapat Kerja Komisi VIII, dan pemerintah, hingga terbitnya Perpres BPIH 2024.