Dengan demikian, pedoman itu dapat menjadi salah satu cara mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan. Jaksa dapat mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi.
“Latar belakang keluarnya pedoman tersebut memperhatikan sistem peradilan pidana cenderung punitif. Tercermin dari jumlah penghuni lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding). Sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Leonard menjelaskan bahwa jaksa pada tahap penuntutan memiliki opsi merehabilitasi pengguna narkotika daripada menuntut sanksi penjara.
“Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif,” kata Leonard. “Dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime,” terang dia.
Sejak pedoman itu berlaku pada 1 November 2021, maka penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang perkaranya belum terlimpah ke pengadilan dapat mengacu pada Pedoman No.18 Tahun 2021, sebut Leonard.
Dalam siaran yang sama, ia juga menyampaikan Jaksa Agung berharap pedoman itu berguna secara optimal. Penerapannya oleh para penuntut umum yang menangani kasus penyalahgunaan narkotika.
“Jaksa Agung RI berharap Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa agar dilaksanakan oleh penuntut umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Leonard.
Pedoman No.18 Tahun 2021, teken oleh Jaksa Agung, terdiri atas 9 bab. Bab-bab tersebut mengatur prosedur pra penuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
