Probolinggo – Sejumlah pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo melakukan audensi di Ruang Banggar Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka menyampaikan enam poin yang menjadi perhatian utama, salah satunya terkait petani tembakau yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Kedatangan pengurus HKTI Kabupaten Probolinggo ke Kantor DPRD diterima oleh Ketua Komisi II, yaitu Wahid Nurahman dari Fraksi Golkar, M. Yasin dari PPP, dan Sugito dari Fraksi NasDem beberapa hari yang lalu. Delegasi HKTI Kabupaten Probolinggo diwakili oleh Gus Syamsul Askandar, Agus Solehuddin, Yamin, dan beberapa anggota HKTI lainnya.
Dalam audensi tersebut, hadir juga Kepala Dinas Pertanian, Mahmub Zunaidi, Kepala Perekonomian, Juriyanto, Kabid Pasar DKUPP, Reza, serta Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Aruman.
Ada enam poin yang disampaikan oleh HKTI Kabupaten Probolinggo yang menjadi rekomendasi hearing bersama Komisi II di Ruang Banggar DPRD. Salah satunya adalah pengawalan harga tembakau pada musim panen 2023, karena petani tembakau tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.
HKTI Kabupaten Probolinggo meminta kepada dinas terkait, yaitu Satpol PP, agar dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dapat dimanfaatkan untuk memberikan subsidi pupuk kepada tanaman tembakau.
Sekretaris HKTI Kabupaten Probolinggo, Agus Solehuddin Yamin, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengawal regulasi tanam tembakau pada musim panen tahun ini. Biaya produksi sangat tinggi, termasuk masalah pupuk bersubsidi pada tanaman tembakau.
“DBHCHT untuk subsidi pupuk sejauh ini masih belum dialokasikan ke petani tembakau karena untuk pupuk bersubsidi guna menunjang produksi tembakau,” kata Agus Solehuddin Yamin, Sekretaris HKTI Kabupaten Probolinggo.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Mahbub Zunaidi, mengatakan bahwa terkait rekomendasi dari HKTI, pihaknya akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut. Namun, perlu dilakukan pengkajian ulang anggaran karena harus ada persetujuan dari DPRD setempat.
“Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi Golkar, Wahid Nurahman, mengatakan bahwa mereka akan memperjuangkan kebutuhan para petani tembakau dan juga akan mengawal harga tembakau pada masa panen 2023. Pihaknya juga akan memperhatikan enam poin yang telah disampaikan oleh sejumlah pengurus HKTI dalam hasil audensi di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Probolinggo bersama dinas terkait dan Satpol PP,” ujar Wahid Nurahman.
