Jakarta – Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, mengusulkan program vaksinasi merupakan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebaiknya tanggung jawab beralih kepada Kepolisian RI. Hal tersebut ia sampaikan karena hingga saat ini masih sedikit jumlah penduduk yang telah menerima vaksinasi dan jauh dari harapan.
Untuk mendorong terjadinya percepatan vaksinasi yang merata, Pemerintah melakukan re-evaluasi terhadap program vaksinasi yang sudah berlangsung hampir tujuh bulan ini. Ia menyarankan tanggung jawab program vaksinasi adalah Polri sebagai pelaksana atau eksekutor. Terlebih lagi saat ini sejumlah Pemda mengeluhkan berbagai kendala dalam percepatan vaksinasi di daerah masing-masing. Seperti kekhawatiran akan penggunaan anggaran termasuk role refocusing.
“Artinya pemerintah pusat harus segera melakukan re-evaluasi mulai dari pengadaan, pendistribusian, dan petugas pelaksana vaksin yang bertanggung jawab di lapangan,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Kendalanya adalah persediaan stok vaksin dari pemerintahan pusat. Hal ini karena sistem data stok vaksin yang tidak valid, lalu masih adanya keengganan warga untuk vaksin. Sekaligus kendala nonteknis lainnya.
Ia yakin bahwa Polri mampu melakukan Eksekutor vaksin. Dengan perubahan strategi melalui pengalihan penyelenggaraan vaksinasi kepada Polri, pendistribusian vaksin di daerah pasti akan jauh lebih tertib. Sekaligus tepat sasaran dari pada yang terjadi selama ini. Lebih aman dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan vaksin.
Berlanjut politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III, menegaskan pengalihan penyelenggaraan vaksinasi dari Pemda kepada Polri harus diikuti dengan peralihan anggaran termasuk refocusing dengan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat kepada Polri.
Politisi kelahiran Dairi, Sumatera Utara itu berharap melalui wacana pengalihan tersebut, pemerintah pusat melalui Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan, sesegera mungkin melakukan perubahan strategi. Ia menunjuk Polri sebagai eksekutor dan penyelenggara program vaksinasi hingga ke tingkat desa-desa. “Menurut saya, ini strategi percepatan vaksinasi yang tertata dan terarah tepat sasaran. Dalam hal ini Koordinator PPKM, atas ijin Presiden, membuat MoU dengan Kapolri tentang masa waktu target selesainya vaksinasi menyeluruh. Tentunya Polri harus membuat laporan resmi soal pertanggungjawaban hasil kerja khusus ini,” papar Junimart.
Sementara terhadap pencapaian vaksinasi penduduk Indonesia saat ini, Junimart menilainya sebagai hasil dari program yang kurang cermat. Bukti dari laporan Kementerian Kesehatan menyatakan, hingga Selasa (03/08/21), pukul 12.00 WIB.
untuk jumlah penduduk yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama sebanyak 48.106.208 orang atau 23,10 persen. Dosis kedua baru mencapai 21.436.908 orang atau 10,29 persen. “Terbukti melalui program vaksinasi yang dilaksanakan Polri menyambut HUT Bhayangkara kemarin, dengan mengerahkan seluruh Polda berhasil melakukan vaksinasi 1 juta orang per hari,” pungkas mantan Anggota Komisi III DPR RI itu.
Di sisi lain, mengapresiasi pencapaian Polri yang ikut andil menjalankan program vaksinasi Covid-19 massal dengan pencapaian 1 juta orang per harinya sejak pada Sabtu (26/6/2021) lalu. (ayu/sf)
