Ribuan Nakes Pamekasan Madura Mogok Kerja Milih Orasi Tolak RUU Kesehatan Umnibus Law di Depan Gedung DPRD

75

Pamekasan – Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) di Pamekasan Madura, Jawa timur, Senin (08/05/2023) melakukan mogok kerja, malah memilih orasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FPRD) setempat.

Para perawat, bidan hongga dokter melakukan aksi unjuk rasa ini menolak pembahasan RUU Kesehatan (Umnibus Law) dalam Prolegnas.

“Selain itu, kami juga meminta dukungan kepada seluruh DPRD eksistensi dari 10 Undang-Undang diantaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebidanan Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan,” ungkap Ketua IDI Pamekasan Dr Trisusandi.

Penolakan RUU Kesehatan tersebut dikarenakan minim transparansi dan dinilai sepihak sepihak. Karena sebelumnya pembentukan Undang-Undang oleh pemerintah pusat tidak ada dari pihak Nakes untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) di Pamekasan Madura, Jawa timur, Senin (08/05/2023) melakukan mogok kerja

“Regulasi tersebut semata-mata langsung berubah dan kami dikejutkan adanya Undang-Undang Kesehatan Umnibus Law tetsebit sehingga kebijakan itu tidak propada seluruh tenaga kesehatan ,” paparnya.

Ketua IDI Pamekasan meminta Undang-Undang yang sebelumnya agar tetap di pakai dan meminta Pemerintah untuk tidak membahas atau merevisi undang-undang kesehatan.

“Jika memang sangat diperlukan dalam regulasi kesehatan, lebih baik menambahkan hal-hal yang dianggap perlu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tanpa harus mencabut UU pada point No 2,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pamekasan juga berjanji akan menyampaikan aspitasi oara Nakes Pamekasan dalam hal penolakan RUU Kesehatan Umnibus Law.

“Kami siap mengawal terkait apa tuntutan para tenaga kesehatan dalam menolak RUU kesehatan Umnibus Law tersebut,” terang Khoirul Umam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan.