Connect with us

Internasional

Ratusan Warga Afghanistan Dievakuasi ke Korsel

Diterbitkan

pada

Arsip - Seorang prajurit Marinir AS mengawal seorang anak ke keluarganya selama evakuasi di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, 24 Agustus 2021. (ANTARA/Reuters)

Seoul, Korea Selatan – Hampir 400 warga Afghanistan yang terevakuasi tiba di Seoul, Korea Selatan pada Kamis, pemerintah mengatakan sedang mengamandemen undang-undang untuk memberi izin tinggal jangka panjang bagi mereka yang bekerja pada proyek-proyek Korsel di Afghanistan sebelum Taliban merebut kekuasaan bulan ini.

Imigrasi adalah perdebatan masalah di Korsel. Banyak penduduknya bangga dengan homogenitas etnis. Bahkan ketika populasi 52 juta jiwa menua dengan cepat dan angkatan kerja berkurang.

Sedikitnya dua penerbangan akan membawa 391 orang, termasuk keluarga pekerja di kedutaan Korea, 1. Badan Kerja Sama Internasional Korea (KOICA), 2. Sebuah rumah sakit, 3. Lembaga pelatihan kejuruan dan pangkalan militer yang pemerintah Korea kelola.

Menteri Kehakiman Park Beom-kye mengatakan banyak warga Korea telah menerima dukungan internasional. Hal itu terjadi setelah terpaksa melarikan diri selama Perang Korea dari tahun 1950 hingga 1953.

“Sekarang saatnya bagi kita untuk membalas budi,” kata dia dalam pengarahan di Bandara Incheon di luar ibu kota, sebelum kedatangan pesawat evakuasi.

Pemerintah sedang dalam proses mengamandemen undang-undang imigrasi untuk memberikan izin tinggal jangka panjang kepada warga Afghanistan sebagai orang asing yang telah memberikan layanan khusus kepada negara itu, ujar Park.

Dia mengakui kontroversi atas rencana tersebut, dengan mengatakan keputusan untuk menerima pengungsi Afghanistan menjadi “sulit”. Namun, Park menegaskan bahwa Korsel tidak bisa meninggalkan “teman-temannya”.

“Terlepas dari kenyataan bahwa kami secara fisik terpisah di negara yang jauh, mereka praktis adalah tetangga kami. Bagaimana mungkin kita bisa menutup mata terhadap mereka ketika nyawa mereka terancam karena fakta bahwa mereka bekerja dengan kita?” ujar dia.

Korsel telah menerima lebih dari 30.000 pembelot Korut selama bertahun-tahun, tetapi mereka menyetujui sejumlah kecil pencari suaka dari negara lain.

Pada 2018, lonjakan tiba-tiba dari kedatangan warga Yaman di pulau resor selatan Jeju memicu kekhawatiran atas kemungkinan peningkatan kejahatan dan kesengsaraan sosial lainnya, yang mendorong tindakan keras pemerintah terhadap pendatang.

Hanya 55 dari 6.684 orang yang mencari status pengungsi di Korsel pada tahun 2020 yang menerimanya, 127 lainnya diizinkan tinggal karena alasan kemanusiaan, meskipun tidak ditetapkan sebagai pengungsi, berdasarkan data kementerian kehakiman.(reuters/*)

Continue Reading
Advertisement

Internasional

AS Pertimbangkan Bebas Visa untuk 4 Negara

Diterbitkan

pada

Arsip Foto - Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas di Washington, 24 September 2021. ANTARA/Reuters/as.

Washington, Amerika Serikat – Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Alejandro Mayorkas pada Selasa mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menambahkan empat negara ke dalam program bebas visanya.

Program bebas visa itu memungkinkan warga asing datang ke AS tanpa visa untuk masa tinggal hingga 90 hari.

“Kami memiliki empat kandidat dalam proses: Israel, Siprus, Bulgaria dan Rumania,” kata Mayorkas dalam sebuah acara industri perjalanan pada Selasa (26/10).

“Kami sangat, sangat fokus pada program ini,” ujar Mayorkas. Dia juga menyebutkan program itu memberikan manfaat ekonomi dan keamanan yang signifikan.

Pada September, AS menambahkan Kroasia ke dalam program bebas visanya.

Kepala Eksekutif Asosiasi Perjalanan AS Roger Dow mengatakan penambahan Kroasia dalam daftar bebas visa AS itu berkontribusi pada peningkatan devisa senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,42 triliun) bagi ekonomi Negeri Paman Sam itu.

“Setiap kali Anda menambahkan salah satu negara (ke dalam daftar bebas visa) ini, perjalanannya akan meningkat pesat,” kata Dow.

Pihak Gedung Putih pada Agustus mengatakan bahwa Biden menekankan “pemerintahannya akan memperkuat kerja sama bilateral dengan Israel dengan cara yang akan menguntungkan warga AS dan warga Israel, termasuk dengan bekerja sama untuk memasukkan Israel dalam program bebas visa AS.”

Pernyataan tersebut disampaikan Gedung Putih setelah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Mayorkas juga telah bertemu dengan Duta Besar Israel untuk AS pada Agustus dan keduanya membahas isu bebas visa.

Pada Februari, Mayorkas berbicara dengan Komisaris Komisi Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan keduanya “menyatakan minat yang berkelanjutan dalam mempertahankan Perjanjian Catatan Nama Penumpang AS-EU dan bekerja sama dengan Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania untuk memenuhi kualifikasi untuk Program Bebas Visa.”

Untuk mengikuti program tersebut, setiap negara harus memenuhi persyaratan terkait kontraterorisme, penegakan hukum, penegakan imigrasi, keamanan dokumen, dan pengelolaan perbatasan.

Saat ini ada 40 negara yang termasuk dalam program bebas visa AS.

“Persyaratan ini termasuk memiliki tingkat penolakan visa non-imigran di bawah 3 persen, mengeluarkan dokumen perjalanan yang aman, dan bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas kontraterorisme AS,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada September.(reuters)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: