TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Propemperda Tahun 2023 dan persetujuan bersama kepala daerah, serta DPRD terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023.
Rapat Paripurna ini berlangsung di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Sabtu (19/11/2022).
Acara tersebut dihadiri Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, anggota dewan, sekretaris daerah, dan Staf Ahli Bupati Tulungagung.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono dalam keterangannya menerima dan menyetujui pendapat dari fraksi-fraksi terhadap Ranperda terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam catatan yang sudah terlampir dalam berita acara.
Sementara itu, pendapat akhir fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Reno Mardi Putra, tentang persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 bersama-sama menyepakati dan memperhatikan masukan atau usulan melalui pengkajian yang mendalam dan pengawasan, menerima serta menyetujui Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda.
Dalam pidato yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra, bahwa hasil pembahasan final rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023, yakni:
- Pendapatan RAPBD 2023 sebesar Rp2.575.438.726.127,00 (2,5 triliun).
- Belanja RAPBD 2023 sebesar Rp2.735.438.726.127,00 (2,7 triliun), Surplus sekitar/defisit sekitar Rp160.000.000.000,00 (miliar).
- Pembiayaan, yakni penerimaan pembiayaan RAPBD 2023 sebesar Rp180.000.000.000,00 (miliar). Dan pengaturan pembiayaan pada RAPBD 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (miliar).
Pembiayaan netto (bersih) pada RAPBD sebesar Rp160.000.000.000,00 (miliar), untuk Silpa tahun berkenaan RAPBD 2023 yaitu Rp0.00.
Fraksi Partai Gerindra memberi tiga catatan di antaranya, fraksi Gerindra mengharapkan dengan disahkannya Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023 mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiscal yang lebih baik, untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.
Lebih lanjut, fraksi Gerindra mengharapkan, dalam fungsi distribusi pada APBD yakni penggunaan anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan hal ini membantu untuk melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing-masing OPD.
Fraksi Gerindra mengingatkan, terkait perencanaan untuk tahun 2023 untuk direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa, dan e-katalog lokal segera disosialisasikan semaksimal mungkin untuk mempercepat belanja barang dan jasa.
