Jakarta – Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk bisa terjadi semakin cepat dan masif. Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting untuk penanganan daerah. Terutama di wilayah padat penduduk. Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut bisa terjadi semakin cepat dan masif. Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia. Arahan ini presiden sampaikan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (19/7/2021).
“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan. Terutama untuk kawasan-kawasan yang padat. Di kota-kota, ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3×3 (meter) terisi oleh empat orang. Saya kira kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak mendapatkan antisipasi,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah. Termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan, sehingga kapasitas rumah sakit penuh.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga harus terus memantau kapasitas rumah sakit atau Bed Occupancy Rate di setiap rumah sakit, sehingga bisa optimal untuk penanganan pasien Covid-19.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial. Terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang Presiden terima, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun. Sementara yang tersalurkan baru 2,3 triliun.
“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera keluar. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal, rakyat menunggu ini,” sambungnya.
Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai 72 triliun. Dari jumlah tersebut, 28 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Akan tetapi, realisasi yang sudah tersalur baru mencapai 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
“Ini yang saya minta semuanya makin cepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat masyarakat nantikan,” tandasnya. (red)
