MUI Dukung Langkah Pemkab Blitar Cabut Izin Padepokan Gus Samsudin

66

Blitar – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Blitar mendukung langkah tegas Pemerintah Kabupaten Blitar mencabut izin Padepokan Nur Dzat Sejati milik Gus Samsudin Jadab di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Hal itu diungkapkan Sekretaris MUI Blitar Jamil Mashadi.

Jamil mengatakan, meski tidak dilibatkan secara langsung terkait jalanya assessment, namun baik Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan MUI Blitar memiliki tanggung jawab untuk meluruskan dan memberi pencerahan kepada masyarakat terkait polemik ini.

“Kami dari MUI sangat mengapresiasi keputusan pemerintah. Ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat. Ini harus kita dukung dalam rangka menciptakan kondusivitas daerah,” ujarnya, Rabu (10/8/2022).

Terkait semua kegiatan yang menyerupai pondok pesantren kata dia, untuk menjamin aturannya tidak menyimpang maka padepokan diminta mengikuti regulasi yang ada. Termasuk mengurus izin operasional di Kemenag.

“Jadi kurikulum harus jelas, siapa pengajarnya jelas jadi ini kita minta agar semua sesuai aturan agar tidak timbul masalah. Kalau memang ini tujuannya bagus, dan mereka mau berkomitmen mengurus perizinan kami akan bantu,” imbuhnya.

Sementara soal adanya dugaan praktek perdukunan, dia menegaskan bahwa MUI telah memiliki fatwa bahwa praktek tersebut haram. “Ditengarai ada kegiatan itu. Jadi tugas kami memberi pencerahan. Dan hal ini jadi salah satu fokus kami agar semua kembali on the track,” tegasnya.

“Termasuk soal metode yang dikatakan sebagai Rukyah ini kita belum lihat langsung namun kami sudah dengar dari masyarakat. Nah soal Rukyah ini juga kita lakukan pencerahan, bagaimana caranya yang benar. Kan ada asosiasi perukyah jadi mereka punya SOP rukyah yang Islami itu seperti apa,” tegasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Blitar mencabut izin surat penyehat tradisional (STPT) Dengan nomor 503/008/409.117/DPMPTSP/STPT/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 atas nama Samsudin sudah tidak sesuai dengan kondisi aktual yang ada.

Selain mencabut izin, Pemkab juga melarang padepokan melakukan aktivitas lainnya seperti kegiatan menyerupai pondok pesantren dan majelis taklim karena keduanya belum mengantongi izin.

Pemkab memberi kesempatan bagi padepokan Nur Dzat Sejati untuk memperbarui izin dan mengurus izin agar bisa beroperasi kembali.(sk)