LSM dan Akademisi Kediri Sikapi Kebijakan KPU Kab.Kediri Terkait Dugaan “Monopoli” Kegiatan Tahapan Pilkada Kediri

138

KEDIRI, MADUTV – Adanya dugaan “Monopoli” Kegiatan Tahapan Pilkada di Kediri dengan dalih karena keterbatasan anggaran disikapi Pengiat Masyarakat Sahabat Boro Jarakan ( Saroja ) Supriyo selaku Dewan Pengawas Saroja dan Akademisi Sapta Andaru Iswara yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Kediri periode sebelumnya.

Dalam keterangannya Supriyo Dewan Pengawas Saroja mengungkapkan kalau mengacu kepada kepentingan undang-undang tentang kebebasan mendapatkan hak atas informasi segala macam undang-undang dan undang-undang apa tidak boleh yang namanya kegiatan apalagi ini kegiatan menggunakan anggaran negara itu bersifat tertutup ketika berbentuk sosialisasi semua lembaga baik penyiaran lembaga publik lembaga apapun punya hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan negara dalam hal ini pemilu.

“menurut pandangan saya atas nama pribadi dan saroja , seharusnya kegiatan-kegiatan yang mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu yang bersifat sosialisasi atau apapun tentang penyelenggaraan negara salah satunya seperti sosialisasi ini harus dibuka akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi secara sama,”tandasnya,Kamis (16/5/2024)

Priyo panggilan akrab aktivis 1998 menegaskan, karena semua punya kedudukan yang sama di muka umum sehingga rasanya kurang elok, rasanya tidak dapat dibenarkan ketika penyelenggaraan negara mengadakan kegiatan negara menggunakan anggaran negara melaksanakannya bersifat tebang pilih atau dalam tanda kutip diskriminasi karena hal tersebut itu bisa ditafsirkan seolah-olah kejadian tersebut bersifat pribadi sehingga muncullah sifat-sifat yang bersifat lain this life di dalam pandangan kita sehingga kembali lagi untuk mendapatkan informasi itu menjadi hak penuh setiap warga negara baik itu lembaga perorangan maupun organisasi apapun.

” Alangkah baiknya semua kegiatan baik itu ini hari ini yang lagi hangat yaitu tentang kegiatan pemilu semua harus transparan dan terbuka ditengah masyarakat yang nanti akan melaksanakan secara bersama-sama kenapa karena itu kegiatan negara resmi itu diserahkan oleh penyelenggara negara, itu menggunakan anggaran negara dan pastinya membutuhkan warga negara untuk peran secara aktif di dalam penyelenggaraannya tersebut hingga sukses,”tutupnya

Dalam kesempatan yang sama Sapta Andaru Iswara selaku Akademisi mengungkapkan, kalau terkait kebijakan KPU kami tidak mengomentarinya, namun kalau itu sifatnya untuk Keterbukaan Informasi Publik maka tidak harus seperti itu.

“Ya perlu dikomunikasikan,karena dengan anggaran sebesar itu pastinya KPU bisa melaksanakan semua Tahapan yang ada,”terangnya.

Bang Sapta sapaan akrab Mantan Ketua KPU Kabupaten Kediri menegaskan di jaman kepemimpinannya KPU Kab.Kediri mendapatkan anggaran di kisaran 26 Milliar bisa melaksanakan semua tahapan, namun kalau saat ini karena alasan anggaran sehingga terjadi seperti itu perlu dikomunikasikan.

“Kalau tidak salah ini anggarannya besar 78 Milliar Lebih sehingga perlu dikomunikasikan setiap tahapannya sehingga keterbukaan informasi bisa dinikmati secara publik,”jelasnya.

Sekedar diketahui sebelumnya Ketua KPU Kabupaten Kediri mengeluarkan surat undangan resmi yang berisi pembatasan jumlah media yang diundang dengan alasan anggaran sehingga harus giliran, meski dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kediri yang disetujui sebesar Rp 99,4 miliar. Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Kediri di Ruang Pamenang, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (9/11/2023) lalu.

Adapun dana hibah sebesar Rp 99,4 miliar itu diberikan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada penyelenggara pemilu dengan rincian KPU Kabupaten Kediri Rp 78.797.300.000 dan Bawaslu Kabupaten Kediri Rp 20.698.453.000.(ef)