JAKARTA (3/5) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Bagian Organisasi dan Humas menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023. Acara ini digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.
Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, serta para Direktur dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, baik secara luring maupun daring.
Arif menyampaikan bahwa diseminasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM. Terdapat dua sasaran utama, yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa pencapaian sasaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023.
Sejak tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Saat ini, 12 unit kerja telah memperoleh predikat WBK dan 1 unit kerja memperoleh predikat WBBM.
Arif juga mengatakan bahwa program reformasi birokrasi telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.522/DJPL/2020. Pelaksanaan program ini meliputi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik Sektor Transportasi, dan Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).
Pada tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengusulkan 7 unit kerja menuju WBK dan 3 unit kerja menuju WBBM. Arif berharap bahwa seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ini sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat berkontribusi positif dalam melaksanakan pemenuhan program reformasi birokrasi.
