Kiai Surabaya Menolak Jabatan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2023-2024

157

Surabaya – Beberapa kiai di Kota Surabaya, Jawa Timur, menyatakan ketidaksiapan mereka untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya dalam masa khidmat 2023-2024. Mereka berpendapat bahwa kepengurusan seharusnya berlandaskan amanah warga NU melalui konferensi cabang yang telah dilaksanakan dua tahun lalu.

“Kami hanya mau menjadi pengurus NU berdasarkan amanah dari warga NU melalui ranting dan MWC dalam konferensi cabang, dan itu sudah terjadi 2 tahun lalu. Itulah yang konstitusional,” ungkap K.H. Mas Mansur Tolchah dalam keterangan tertulisnya di Surabaya pada hari Minggu.

Para kiai yang merasa dicatut namanya dalam SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 203/PB.01/A.II.01.45/99/04/2023 tentang Susunan Kepengurusan Definitif PCNU Kota Surabaya Masa Khidmat 2023—2024, antara lain K.H. Abd. Mukhit Murtadlo, K.H. Mas Mansur Tolchah, K.H. Mas Sulaiman Nur, K.H. Kemas Abdurrahman, K.H. Mas Kamil Thobroni, K.H. M. Ishaq Muslih, dan K.H. Habib Abu Bakar. Mereka menyatakan akan tetap berkhidmat untuk kemaslahatan nahdiyin (warga NU) sesuai dengan cita-cita para muassis jam’iyah Nahdlatul Ulama, dan tidak bersedia menjadi pengurus PCNU Kota Surabaya yang ditunjuk oleh PBNU melalui SK tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 30 Ramadan 1444 Hijriah, PBNU telah melantik kepengurusan PCNU Kota Surabaya. Pada bulan Oktober 2022, PBNU telah menurunkan tim karetaker PCNU yang ditugaskan untuk melakukan penataan organisasi dan menyelenggarakan konferensi. Namun, hingga diperpanjang dua kali masa kerjanya, tim karetaker belum dapat melaksanakan tugasnya.

Akibatnya, PBNU kemudian menurunkan SK Kepengurusan Definitif PCNU Surabaya periode 2023—2024. H. Umarsah, salah seorang pengurus harian PBNU yang sebelumnya adalah ketua karetaker, ditunjuk kembali sebagai ketua definitif PCNU bersama H. Masduki Toha sebagai sekretaris.

Penolakan para kiai ini merupakan bagian dari polemik panjang yang menimpa PCNU Kota Surabaya. Pada awal tahun 2021 melalui tim karetaker, PBNU telah menyelenggarakan Konferensi Cabang NU dan menghasilkan susunan pengurus, namun hasil konferensi tersebut belum ditindaklanjuti hingga saat ini.

Hasil konferensi yang tidak ditindaklanjuti dengan pengesahan hingga terselenggaranya Muktamar NU di Lampung menjadi awal kontroversi pengesahan kepengurusan definitif PCNU Surabaya. Setelah lebih dari 1,5 tahun sejak terbentuknya pengurus baru, pada Oktober lalu, PBNU menerbitkan SK karetaker, dan kemudian SK pengesahan kepengurusan definitif. Beberapa kiai dan warga NU merasa ada kejanggalan dalam proses ini, sehingga sejumlah kiai menyatakan ketidaksiapan mereka untuk menjadi pengurus yang ditunjuk oleh PBNU.

Wakil Sekjen PBNU H.M. Imron Rosyadi Hamid menegaskan bahwa SK 203/PB.01/A.II.01.45/99/04/2023 tentang Susunan Kepengurusan Definitif PCNU Surabaya Masa Khidmat 2023—2024 sudah sah dan sesuai peraturan. “Itu susah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan PBNU No 2/XII/2022 sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi,” ujarnya.

Menurut Imron, persoalan PCNU Kota Surabaya berawal dari Surat PWNU Jawa Timur No. 868/PW/A.II/L/III/2021 tanggal 2 Syakban 1442/16 Maret 2021 tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Konferensi Cabang NU Kota Surabaya tanggal 6 Maret 2021. Selain itu, juga berdasarkan rapat gabungan Syuriah dan Tanfiziah PWNU Jawa Timur pada tanggal 10 dan 13 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Konferensi NU Kota Surabaya tersebut tidak sah dan mengusulkan kepada PBNU agar menata ulang Konferensi Cabang Kota Surabaya.

Surat PWNU Jawa Timur kepada PBNU tersebut ditandatangani K.H. Anwar Manshur (Rois), Drs. K.H. Syafrudin Syarif (Katib), K.H. Marzuki Mustamar (Ketua), dan Prof. Dr. Akh. Muzakki, Mag, Ph.D. “Jadi, keputusan PBNU itu merupakan hasil keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfiziah PBNU pada tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah dan bentuk tanggung jawab PBNU untuk terus menata ulang PCNU Kota Surabaya setelah Pengurus Karteker PCNU Kota Surabaya berakhir masa tugasnya tanpa penyelenggaraan konferensi cabang,” tambahnya.

Namun demikian, penolakan sejumlah kiai terhadap kepengurusan definitif PCNU Surabaya yang ditunjuk oleh PBNU ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan proses pengesahan kepengurusan tersebut.