MOJOKERTO,MADUTV – Rencana ambisius Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Gus Barra dan Wakil Bupati dr. Rizal Akbar Oktaviian untuk mengoperasikan Pusat Pemerintahan Terpadu (PPT) pada tahun 2027 kian mendapatkan momentum kuat. Tokoh sentral Jawa Timur, Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, secara terbuka memberikan dukungan penuh, mendesak percepatan proyek tersebut, dan menegaskan bahwa PPT adalah kunci menuju transformasi birokrasi berstandar global.
Dukungan Kiai Asep ini disampaikan dalam sebuah agenda khusus di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, pada Sabtu malam (29/11/2025), di hadapan jurnalis dan berbagai perwakilan organisasi masyarakat.
*Proyek PPT: Fondasi Tata Kelola Global*
Dalam pidatonya, Kiai Asep menegaskan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan baru ini jauh melampaui sekadar proyek infrastruktur fisik. Ia menyebutnya sebagai “loncatan besar Mojokerto menuju tata pemerintahan modern.”
“Dengan izin Allah, tahun 2027 pusat pemerintahan baru sudah harus bisa digunakan. Ini bukan keinginan, melainkan kebutuhan mendesak demi pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, dan terintegrasi,” tegas Kiai Asep, menekankan urgensi percepatan proyek ini.
Menurutnya, keberadaan PPT yang modern akan menjadi fondasi bagi penerapan tata kelola pemerintahan berstandar global, mencakup percepatan layanan digital, peningkatan transparansi anggaran, hingga optimalisasi efektivitas birokrasi daerah.
*Transformasi Birokrasi: Jaminan Kompetensi dan Integritas*
Kiai Asep mengingatkan bahwa fokus utama proyek PPT adalah transformasi birokrasi, bukan hanya pembangunan fisik yang megah.
“Ini bukan soal bangunan megah. Ini adalah transformasi birokrasi. Mojokerto harus berani menjadi contoh nasional,” ujarnya.
Potensi sumber daya manusia (SDM), konektivitas ekonomi, dan infrastruktur yang dimiliki Mojokerto dinilai harus didorong maksimal melalui tata kelola pemerintahan yang profesional di pusat yang baru.
Sejalan dengan upaya profesionalisme ini, Kiai Asep secara tegas menepis isu jual beli jabatan yang mungkin muncul seiring agenda besar tersebut. Ia menjamin bahwa penempatan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Mojokerto harus murni berdasarkan kompetensi, integritas, dan akhlak.
Untuk memastikan akuntabilitas, Kiai Asep menggarisbawahi adanya kebijakan baru: seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini wajib mengikuti evaluasi kinerja rutin setiap tiga bulan. Hal ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan kesesuaian kinerja dengan target pembangunan daerah.
*LSM Desak Evaluasi Kinerja OPD*
Desakan terhadap penegakan disiplin birokrasi turut disuarakan dari kalangan masyarakat sipil. Perwakilan LSM, Urip Widodo, menyuarakan pandangan kritis yang mendukung percepatan proyek ini.
“OPD yang tidak konsisten atau justru menghambat kinerja pemerintahan Gus Barra harus segera dievaluasi. Jangan sampai agenda besar ini tersendat karena aparat yang tidak bekerja maksimal,” ungkap Urip Widodo. Komentar ini memperkuat dukungan terhadap pembangunan PPT yang harus dikelola tanpa kompromi terhadap aparatur yang tidak mampu bekerja sesuai standar profesionalisme yang dicanangkan.
*Ajakan Mengawal Target Operasi 2027*
Menutup sesi pertemuan, Kiai Asep mendorong seluruh elemen Mojokerto, termasuk media massa, untuk aktif mengawal dan mengawasi jalannya pembangunan pusat pemerintahan terpadu hingga realisasi target tahun 2027.
“Kerja besar ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Media dan masyarakat harus ikut mengawasi agar semuanya berjalan sesuai harapan, selesai tepat waktu, dan benar-benar menjadi lompatan bagi Mojokerto,” pungkasnya.
Proyek PPT kini resmi menjadi salah satu agenda pembangunan paling strategis di Kabupaten Mojokerto, dengan seluruh mata publik menanti realisasi janji operasional penuh pada 2027. (Aji)
