spot_img
Minggu, Mei 3, 2026
Beranda Bandar Lampung Harga Bahan Naik, Mendag Minta Pemda Bantu Subsidi Transport Pengiriman Bapok

Harga Bahan Naik, Mendag Minta Pemda Bantu Subsidi Transport Pengiriman Bapok

264
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, saat Tinjau di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG – Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan peninjauan di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, pada Senin (5 November) pagi. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyambut momen Natal dan Tahun Baru.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Mereka berdialog langsung dengan beberapa pedagang di Pasar Kangkung, mulai dari pedagang sayur, pedagang ayam, hingga pedagang daging.

Peninjauan dilakukan guna melihat stok dan harga bahan pokok di Lampung menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa sejumlah harga bahan pokok di Lampung masih tergolong stabil. Harga ayam potong, misalnya, berkisar antara 30-45 ribu rupiah. Demikian juga, harga cabai keriting masih stabil di 85 ribu rupiah per kilogram.

Meskipun demikian, Menteri Perdagangan mengingatkan bahwa setiap ibu-ibu memiliki pilihan beras yang bergantung pada harganya, begitu pula dengan harga minyak. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa harga di Lampung masih aman dan stabil.

Untuk mencegah kenaikan sejumlah harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Zulkifli Hasan menekankan kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasinya. Menteri Perdagangan menyoroti perlunya subsidi transport pengiriman bahan pokok, yang menurutnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan Bapak Nasi Nasional (BAPANAS). Zulkifli Hasan juga meminta agar pemerintah daerah dapat mengatasi perubahan iklim yang berdampak pada produksi tanaman.

Demikianlah hasil peninjauan Menteri Perdagangan di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, yang menyoroti stabilitas harga bahan pokok dan perlunya langkah-langkah pencegahan dari pemerintah daerah.