Pamekasan – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur terus mendorong berbagai program pembangunan bagi masyarakat, khususnya di tingkat pelosok desa. Bahkan, Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, menekankan kehadiran pemerintah daerah dalam masyarakat melalui dua trobosan. Salah satunya dengan penguatan pelayanan atau service.
“Setiap Aparatur Sipil Negara atau ASN harus punya semangat melayani masyarakat dengan prima. Terutama di tingkatan kelurahan maupun di pelosok desa. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan administratif dan substantif dalam kesehariannya,” ucap Badrut Tamam, Bupati Pamekasan.
Bupati muda yang selalu membuat terobosan baru itu menambahkan langkah jitu keduanya. Yaitu, mewujudkan stabilitas daerah terutama di setiap desa dan kelurahan masing-masing. Pola komunikasi dan kerukunan elemen masyarakat akan baik untuk mendukung pembangunan daerah yang merata.
“Terutama di masa pandemi sekarang yang pincang dengan adanya hoaks di tengah masyarakat. Hal tersebut berpengaruh pada stabilitas warga. Sikap pesimis harus mendapat perlawanan dengan pola pelayanan dan pendekatan yang baik,” tutur Badrut Tamam. Pihaknya berharap, ke depan, dari berbagai inovasi pelayanan yang dilakukan Kelurahan/Kecamatan Pamekasan Kota, bisa sampai ke desa-desa. Baik melalui ikatan kepala desa, maupun melalui Ikasa, dan Persatuan Kepala Desa atau Perkasa. “Sehingga, dari lembaga itulah menjadi pioner pelayanan gratis untuk desa lainnya di Bumi Gerbang Salam,” tukasnya.
Salah satu pelayanan prima, yakni pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pasalnya, mengingat begitu pentingnya data tersebut sehingga harus benar-benar merata dan menyeluruh. “Berapa pentingnya kepemilikan KTP dan kartu identitas lainnya untuk masyarakat sebagai wujud pengakuan negara kepada penduduk dan warga negara. Sehingga, pelayanan tersebut harus prima,” pungkasnya.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menambahkan, semua jenis program bantuan dan pendataan dari pemerintah memerlukan data valid. Salah satunya didasarkan pada identitas kependudukan tersebut juga. (rsk)
